Bisnis.com, JAKARTA - Irak berada di ambang perang saudara setelah tokoh ulama Syiah paling berpengaruh Moqtada Al-Sadr mengatakan pensiun dari dunia politik sehingga para pendukungnya menyerbu kantor pemerintah di Baghdad.
Dalam bentrokan dengan milisi yang didukung Iran dikabarkan setidaknya memakan 15 korban jiwa.
"Kelangsungan hidup negara dipertaruhkan," menurut perwakilan PBB di Irak dilansir dari ArabNews.com, Selasa (30/8/2022).
Dia mendesak semua pihak untuk menahan diri dari tindakan yang dapat mengarah pada rangkaian peristiwa yang tak terhentikan. Amerika Serikat (AS) juga ikut menyerukan hal yang sama agar tercipta ketenangan.
Gejolak kekerasan terbaru dimulai ketika Al-Sadr, yang memiliki pengaruh luas atas lembaga-lembaga negara dan mengendalikan kelompok paramiliter dengan ribuan anggota, mengatakan bahwa dia akan menutup kantor politiknya.
"Saya telah memutuskan untuk tidak ikut campur dalam urusan politik. Oleh karena itu, saya mengumumkan sekarang pensiun definitif saya," katanya.
Baca Juga
Para pendukungnya menanggapi dengan menyerbu kompleks pemerintah di Baghdad, bekas istana Saddam Hussein di Zona Hijau yang dibentengi kota serta mengabaikan jam malam.
Pengunjuk rasa duduk di kursi ruang pertemuan dan beberapa di antaranya mengibarkan bendera Irak sambil berswafoto, sedangkan yang lain mendinginkan diri di kolam renang di taman.
Sementara itu, para anggota blok Syiah pesaingnya, Coordination Framework yang pro-Iran, menembaki para pengikut Sadr. Kedua kelompok saling melempar batu di luar di jalan-jalan.
Aksi protes kemudian menyebar ke bagian lain negara itu, dan pendukung Sadr menyerbu gedung-gedung pemerintah di kota selatan Nasiriyah dan Hillah. Mereka juga memblokir pintu masuk ke Pelabuhan Umm Saqr.
Sadr kemudian mengatakan dia akan memulai mogok makan sebagai protes terhadap penggunaan kekerasan oleh semua pihak.
Irak telah terperosok dalam kebuntuan politik sejak pemilihan legislatif pada Oktober tahun lalu di tengah ketidaksepakatan antara faksi-faksi Syiah mengenai pembentukan koalisi. Blok Al-Sadr adalah pemenang utama pemilihan umum, tetapi faksi-faksi yang didukung Iran yang kalah, menolak untuk menerima hasilnya dan memblokir pembentukan pemerintahan.
Al-Sadr menarik semua anggota parlemennya dari parlemen pada Juni setelah gagal membentuk pemerintahan. Dia berpegang teguh pada hasil pemilihan umum awal dan pembubaran parlemen serta mengatakan tidak ada politisi yang telah berkuasa sejak invasi AS pada 2003.
Hamzeh Hadadm dari Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri meniai strategi politik Al-Sadr tidak jelas.
"Hal yang lebih menakutkan bahwa dia memberi para pengikutnya lampu hijau untuk melakukan apa pun yang mereka suka," katanya.
Pendukung Sadr selama berminggu-minggu telah melakukan aksi duduk di luar parlemen Irak setelah menyerbu gedung legislatif pada 30 Juli untuk mendesak tuntutan mereka.
Mereka marah setelah Coordination Framework menominasikan kandidat yang mereka anggap tidak dapat diterima sebagai perdana menteri.
