Bisnis.com, BAGHDAD – Irak pada Selasa (21/4/2020) mengurangi aturan lockdown atau karantina wilayah terkait dengan upaya mencegah penyebaran virus corona Covid-19 dengan mengizinkan beberapa bisnis dibuka kembali dan melonggarkan jam malam selama sebulan.
Pemerintah Irak mengambil langkah itu beberapa hari sebelum awal Ramadan, saat keluarga biasanya pergi berbelanja pada malam hari. Namun, Ramadan ini kali ini akan berbeda bagi masyarakat Irak.
Langkah-langkah baru yang diberlakukan akan memungkinkan warga bebas bergerak di dalam ibu jota Baghdad, tetapi hanya pukul 06.00 sampai 19.00.
Otoritas tetap akan menerapkan jam malam secara penuh pada akhir pekan, yaitu Jumat dan Sabtu, demikian ditulis Antara pada Rabu (22/4/2020) dengan mengutip Reuters.
Di bawah peraturan baru, kantor-kantor pemerintah diperbolehkan menugaskan pegawai bekerja dalam jumlah maksimum 25 persen.
Beberapa toko akan diizinkan untuk dibuka kembali, tetap mal, taman, dan masjid, tempat banyak orang biasanya berkumpul, akan tetap ditutup, bunyi pernyataan pemerintah.
Pelonggaran jam malam akan berlangsung hingga 22 Mei pada akhir Ramadan, ketika aturan itu diperkirakan kembali diperketat.
Sekolah dan universitas akan tetap tutup dan semua penerbangan akan tetap dihentikan, demikian disebutkan dalam pernyataan itu.
Beberapa jam setelah jam malam dicabut pada Selasa (21/4/2020), ribuan warga Irak berbondong-bondong ke pasar di Baghdad untuk membeli berbagai persediaan sebelum Ramadan.
"Setelah sebulan menjalani jam malam, saya datang ke pasar untuk mempersiapkan Ramadan dan saya mengikuti langkah-langkah perlindungan untuk menghindari penyakit ganas ini," kata Ali Hussain, yang berbelanja di salah satu pasar yang ramai di pusat Baghdad.
Pihak berwenang mulai memberlakukan jam malam pada 15 Maret dan kemudian memperketatnya. Otoritas juga menutup bandara, kantor dan sekolah serta memerintahkan masyarakat untuk sebagian besar tinggal di rumah.
Pada 20 April, Irak mencatat 1.574 kasus Covid-19, termasuk 82 kematian dan 1.043 pasien pulih, demikian data Kementerian Kesehatan.
