Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan tambahan bantuan sosial (bansos) dalam rangka pengalihan subsiddi BBM.
“Ini [dilakukan Pemerintah] dalam rangka keadilan. Jadi, tadi diputuskan bahwa bansos karena di bawah [Mensos] Bu Risma progamnya akan dibagikan 20,65 juta kelompok penerima yang akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp150.000 kali 4. Dalam hal ini akan dibayarkan 2 kali itu sebesar Rp12,4 triliun anggarannya. Itu kami [Kemenkeu] sediakan dan akan segera dieksekusi oleh Bu Risma lebih detail,” tuturnya Kepada wartawan, Senin (29/8/2022).
Dia melanjutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menginstruksikan bantuan subsidi upah diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta perbulan dan juga akan segera dieksekusi oleh Kemenakertrans dengan menerbitkan juknisnya.
Adapun, Sri mengatakan anggaran yang disediakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah Rp9,6 triliun untuk subsidi upah tersebut.
Kemudian, Presiden juga meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk segera menggunakan anggaran APBD-nya dari dana yang ditransfer dari APBN.
“Selama ini setiap bulan kami [pemerintah pusat] mengirimkan dana alokasi umum dari DBH (dana bagi hasil) itu 2 persen dari DAU dan DBH diminta untuk diberikan kepada masyarkat dalam bentuk bantuan untuk transportasi dan juga untuk ojek, nelayan dan tambahan bantuan sosial. Karena bantuan sosial yang diberikan oleh Bu Risma sudah cukup besar tapi tetap pemerintah daerah untuk berpartisipasi, ini nilainya Rp2,17 trilun,” katanya.
Baca Juga
Sri menegaskan bahwa Presiden meminta menkeu dan mensos agar seluruh bantuan tersebut dapat diekseskusi dalam minggu ini.
Kendati demikian, dia belum angkat bicara saat ditanyakan mengenai kepastian kenaikan BBM di Tanah Air.
“Hari ini saya mengumumkan hanya untuk penambahan bansos dulu, itu yang diinstruksikan Bapak Presiden hari ini, jadi masyarakat akan mulai mendapatkan bantuan sosial,” katanya.
