Bisnis.com, JAKARTA - China bersumpah tidak akan menoleransi "kegiatan separatis" di Taiwan dan menegaskan kembali bahwa mereka akan mengambil pulau yang diperintah sendiri dengan paksa jika perlu.
Peringatan dari Beijing, yang menganggap Taiwan sebagai wilayahnya, datang setelah berhari-hari latihan militer China yang belum pernah terjadi sebelumnya di sekitar pulau yang dipicu oleh perjalanan Ketua DPR AS, Nancy Pelosi ke wilayah itu.
Pelosi pekan lalu menjadi pejabat tertinggi AS yang mengunjungi Taiwan dalam beberapa dasawarsa meskipun ada ancaman keras dari China, yang berusaha membuat Taipei tetap terisolasi di panggung dunia.
Kantor Urusan Taiwan di China hari ini mengeluarkan “buku putih” yang menguraikan bagaimana mereka bermaksud untuk mengklaim pulau itu melalui berbagai insentif ekonomi dan tekanan militer.
"Kami siap untuk menciptakan ruang yang luas untuk reunifikasi damai, tetapi kami tidak akan meninggalkan ruang untuk kegiatan separatis dalam bentuk apa pun," menurut buku putih itu seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Rabu (10/8/2022).
China "tidak akan meninggalkan penggunaan kekuatan militer dan kami memiliki opsi untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan".
Baca Juga
"Kami hanya akan dipaksa untuk mengambil tindakan drastis untuk menanggapi provokasi elemen separatis atau kekuatan eksternal jika mereka melewati garis merah kami."
China terakhir mengeluarkan buku putih tentang Taiwan pada tahun 2000.
Dokumen itu dirilis pada hari yang sama ketika seorang politisi oposisi Taiwan terbang ke China untuk bertemu dengan pengusaha Taiwan, yang memicu kecaman dari Taipei yang memintanya untuk membatalkan perjalanan tersebut.
Andrew Hsia, Wakil Ketua Partai Kuomintang yang bersahabat dengan Beijing, melakukan perjalanan ke Tiongkok dalam kapasitas tidak resmi dan tidak mengunjungi Ibu Kota China.
Akan tetapi, partai pimpinan Presiden Tsai Ing-wen mengkritiknya karena melakukan perjalanan melintasi Selat Taiwan saat latihan militer China berlanjut di sekitar pulau itu.
"Tidak hanya waktu yang salah dan sikap yang membingungkan, langkah itu juga mengecewakan militer yang bekerja keras untuk membela negara," menurut pernyataan Partai Progresif Demokratik yang berkuasa dalam sebuah media sosial.
Sejak akhir 1990-an, pulau itu telah berubah dari otokrasi menjadi demokrasi yang dinamis dan identitas Taiwan yang berbeda telah muncul. Hubungan antara kedua belah pihak memburuk secara signifikan sejak Tsai Ing-wen menjadi presiden pada 2016.
