Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Italia Mario Draghi akan mengundurkan diri setelah Gerakan Bintang Lima (M5S), partai utama dalam koalisinya yang besar, menolak mosi kepercayaan sehingga memicu krisis politik yang berpotensi membuka jalan bagi pemilihan umum lebih awal.
Pemungutan suara terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Biaya Hidup yang kontroversial disahkan di Senat, tetapi Draghi mengatakan: “Pakta kepercayaan yang mendasari pemerintah telah gagal.”
“Dalam beberapa hari terakhir telah ada komitmen tertinggi dari saya untuk melanjutkan jalan bersama, juga berusaha memenuhi tuntutan yang telah diajukan kepada saya oleh kekuatan politik,” katanya.
Dia kemudian mengatakan bahwa dari debat dan pemungutan suara di parlemen, dirinya belum mendapatkan kepercayaan yang utuh.
Selain itu, dia menegaskan bahwa sejak dilantik dirinya selalu mengatakan bahwa eksekutif hanya akan maju jika ada prospek yang jelas untuk dapat melaksanakan program pemerintah yang telah disepakati oleh kekuatan politik.
“Kekompakan ini sangat mendasar untuk menghadapi tantangan bulan-bulan ini. Kondisi ini tidak ada lagi,” ujarnya menegaskan seperti dikutip Theguardian.com, Jumat (15/7/2022).
Baca Juga
Mantan Kepala Bank Sentral Eropa itu bertemu dengan Presiden Sergio Mattarella setelah pemungutan suara dan menawarkan pengunduran dirinya. Namun, Mattarella menolak pengunduran diri Draghi pada Kamis (14/7/2022) malam dan memintanya untuk berbicara di parlemen untuk mencoba mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang situasi politik.
Draghi akan menyampaikan pidato di parlemen pada hari Rabu (20/7/2022), tetapi belum jelas apakah hal itu akan menyangkut soal mosi kepercayaan atau tidak.
Jika dia tidak dapat secara solid mengumpulkan dukungan yang cukup untuk melaksanakan reformasi ekonominya, Mattarella dapat membubarkan parlemen, menyiapkan panggung untuk pemilihan awal paling cepat akhir September. Saat ini, masa jabatan parlemen akan berakhir pada musim semi 2023.
Koalisi M5S, yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Giuseppe Conte, memboikot pemungutan suara terkait RUU Biaya Hidup sebesar €26 miliar dengan alasan bahwa dana yang disisihkan untuk membantu rumah tangga dan bisnis yang terkena inflasi dan kenaikan biaya energi tidak mencukupi.
RUU itu juga mencakup ketentuan yang memungkinkan otoritas Roma membangun proyek raksasa pengendalian sampai Ibu Kota Italia, sebuah proyek yang selalu ditentang oleh M5S.
