Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai digitalisasi bantuan sosial (bansos) mampu mengatasi kendala yang selama ini sering terjadi.
Kendala tersebut mulai dari proses pencairan dana kepada penerima manfaat yang belum tepat sasaran, penyaluran nilai dan jumlah bantuan yang tidak sesuai, hingga masalah keterlambatan penerimaan bansos oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Perlu adanya opsi yang memanfaatkan digitalisasi. Misalnya melalui registrasi biometric lewat smartphone [yang tidak memerlukan kartu]. Untuk mengatasi kendala di atas diperlukan digitalisasi bansos,” ungkapnya pada Leaders Talk Opening Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 secara virtual, dikutip dari keterangan resmi, Senin (11/7/2022).
Berdasarkan data terkini Badan Pusat Statistik (BPS), ada 204 juta pengguna internet di Indonesia dan 63 persen penduduk Indonesia adalah pengguna telepon seluler. Dengan dukungan penyediaan infrastruktur dan literasi digital, Muhajdir menilai masyarakat Indonesia seharusnya sudah siap menganut program digitalisasi bansos ini.
“Digitalisasi bansos berguna untuk memudahkan akses, memperluas cakupan dan memastikan hak terpenuhi,” tegasnya.
Adapun, bansos pada dasarnya telah disalurkan secara nontunai berdasarkan arahan Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017, tetapi masih terbatas dengan penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yaitu untuk program sembako dan PKH, dan kendala sistem penyaluran bansos nontunai masih sering terjadi.
Baca Juga
Kondisi geografis dan infrastruktur nontunai belum memadai, membuat ada KKS yang tidak dipegang oleh KPM atau dititipkan kepada ketua pengurus ataupun pendamping PKH.
Menko melanjutkan, strategi utama penguatan langkah-langkah digitalisasi bansos mencakup empat area prioritas yang berkesinambungan satu dengan yang lainnya.
Pertama, penguatan infrastruktur dan digital skill, penguatan regulasi, inovasi dan simplifikasi model, dan koordinasi antar kementerian/lembaga.
“Area pertama mencakupi peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung digitalisasi bansos beserta kesiapan KPM dan e-merchant dalam hal pengetahuan dan skills digitalisasi. Kemudian kesiapan infrastruktur ini didukung oleh penguatan regulasi. Lalu kedua faktor ini akan menopang perkembangan inovasi-inovasi dan simplifikasi model penyaluran bansos melalui media digital,” jelasnya.
Sementara itu, tambah Menko PMK, keberhasilan semua strategi ini bergantung dari strategi terakhir yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan kebijakan antar kementerian. Menurutnya, tanpa koordinasi yang baik antarkementerian, target bansos digital yang tepat sasaran dan meringankan beban KPM, tidak akan tercapai.
Dalam acara yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung agar proses bansos bisa tersalurkan dengan cepat dan tepat.
“Akurasi data menjadi suatu kunci, karena itu adalah awal nya kepada siapa akan disampaikan. Oleh karena itu kami dari BI terus mendukung dan membantu semaksimal mungkin agar bansos bisa tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran,” ungkapnya.
