Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

DPR menyetujui RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi RUU usul inisiatif pada rapat paripurna hari ini, Kamis (7/7/2022).
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com 07 Juli 2022  |  19:32 WIB
RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menyatakan bahwa pihaknya menyetujui RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi RUU usul inisiatif DPR pada rapat paripurna hari ini, Kamis (7/7/2022) - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi RUU usul inisiatif DPR pada rapat paripurna hari ini, Kamis (7/7/2022).

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menyampaikan bahwa RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sudah lama dibahas di Komisi II, bersama dengan RUU empat provinsi baru Papua lainnya.

Menurutnya, tiga di antaranya sudah disahkan menjadi UU pada akhir Juni lalu, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sementara itu, Papua Barat Daya baru disetujui jadi RUU usul inisiatif DPR karena keterbatasan anggaran.

“Ini semua menyangkut anggaran. Nah, selama ini dari pemerintah belum fix tentang anggaran untuk lima pemekaran [provinsi baru di Papua] ini. Kalau tiga, pemerintah siap. Ya kita lock dulu tiga [Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan],” jelas Junimart kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kamis (7/7/2022).

Setelah tiga provinsi baru Papua disahkan, Junimart mengatakan bahwa ada usulan bahwa Provinsi Papua Barat Daya harus mulai dibahas. Walhasil, baru hari ini DPR menyetujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Selanjutnya, sambung Junimart, DPR akan kirim RUU Pembentukan Papua Barat Daya ke pemerintah untuk dilakukan pembahasan. Kemudian, DPR akan menunggu surat presiden (Surpres) tentang RUU tersebut.

“Kalau Surpres ada, tentu mereka [pemerintah] sudah harus siap anggaran untuk Papua Barat Daya. Jadi jangan nanti sudah dimekarkan anggaran tidak ada,” ungkap Junimart.

Dia juga mengungkapkan, setelah Papua Barat Daya, masih ada pemekaran satu provinsi lagi di Papua, yaitu Papua Utara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr papua pemekaran daerah
Editor : Aprianus Doni Tolok

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top