Bisnis.com, JAKARTA - Kedutaan Besar Rusia di Amerika Serikat (AS) menentang gagasan "Pengadilan Nuremberg" terkait penyerangan di wilayah Donetsk oleh pasukan Rusia yang mengakibatkan lebih dari 20 warga sipil terluka.
“Kami pikir spekulasi apa pun tentang 'Pengadilan Nuremberg baru' terhadap tentara Rusia yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan di Ukraina tidak dapat diterima," tulis Kedubes Rusia di saluran Telegramnya.
Kedutaan Rusia menekankan bahwa tentara Rusia membela warga sipil di Donbass dari Nazi yang didukung oleh AS dan berbagai negara Eropa. Selain itu, Barat secara kolektif terbuka menyebarkan ide-ide misantropis, katanya pihak Kedubes Rusia.
"Dengan dalih membela kebebasan berbicara, yang diduga memiliki karakter absolut di Amerika Serikat, Washington terus menentang resolusi Majelis Umum PBB tentang memerangi pemuliaan nazisme, neo-nazisme, dan praktik lain yang mempromosikan eskalasi bentuk modern. Rasisme, diskriminasi rasial, xenofobia, dan intoleransi yang kami mulai setiap tahun," katanya.
Sebagai informasi, pengadilan Nuremberg merupakan rangkaian persidangan yang mengusut kasus dari kelompok pemimpin politik, militer, dan ekonomi Nazi Jerman.
Lebih lanjut, dalam suasana Russophobic saat ini, yang disebut aktivis hak asasi manusia hanya melayani kepentingan kelas penguasa lokal.
Baca Juga
“Itulah sebabnya mereka menyebarkan kebohongan tentang penggunaan bom tandan terhadap warga sipil di Kharkov oleh tentara Rusia dan pada saat yang sama mengabaikan pemboman tempat tinggal di Donetsk oleh nasionalis Ukraina yang menggunakan senjata Barat," tambah kedutaan.
Misi Republik Rakyat Donetsk ke Pusat Kontrol dan Koordinasi Gabungan mengatakan, bahwa pasukan Ukraina telah menembakkan dua rudal cluster dari sistem peluncur roket ganda Smerch dan telah menggunakan sistem artileri 155 mm untuk menembaki pusat Donetsk.
Menurut kedutaan, tiga fasilitas pendidikan dan dua blok apartemen rusak di Donetsk.
Akibat penembakan itu, lebih dari 20 warga sipil, termasuk anak-anak terluka, menurut Kementerian Darurat Republik Rakyat Donetsk.
