Bisnis.com, JAKARTA--Emmanuel Macron akan mengumumkan perdana menteri Prancis yang baru dalam beberapa hari mendatang sebelum mengalihkan fokusnya ke pemilihan legislatif pada Juni 2022.
Macroj sebelumnya telah mengalahkan politikus sayap kanan Marine Le Pen dalam pemilihan presiden Minggu lalu.
Perdana menteri Jean Castex mengatakan bahwa dia akan mengundurkan diri bersama dengan pemerintah. Langkah itu akan memungkinkan Macron memilih tim baru untuk masa jabatan lima tahun keduanya.
Analis menyatakan Macron kemungkina akan menunjuk Élisabeth Borne, menteri perburuhan sebagai perdana menteri sekaligus akan menjadi wanita kedua di Prancis yang memegang jabatan itu.
Sedangkan nama lainnya yang disebut-sebut termasuk Menteri Keuangan Bruno Le Maire, Menteri Dalam Negeri Gérald Darmanin, atau Menteri Pertanian Julien Denormandie.
Bahkan sebelum diumumkan bahwa Macron telah terpilih kembali sebagai presiden pada hari Minggu, perhatian telah beralih ke siklus pemilihan berikutnya.
Baca Juga
Dia akan membutuhkan partainya, La République en Marche!, dan sekutunya untuk mencapai mayoritas untuk menghindari pembentukan pemerintah yang bermusuhan yang dapat melumpuhkan programnya.
Tugas menunjuk perdana menteri dan kabinet baru menjadi sangat rumit karena Macron akan berusaha untuk menarik pemilih radikal kiri yang mendukung Jean-Luc Mélenchon di putaran pertama pemilihan presiden. Dua juga harus menghindari pengasingan pendukung Le Pen.
Macron menghadapi tuntutan untuk menunjukkan bahwa dia adalah presiden "seluruh Prancis" setelah memenangkan 58,54% suara dibandingkan dengan 41,46% untuk Le Pen.
Kemenangannya akan secara resmi dikonfirmasi oleh Dewan Konstitusi negara itu pada hari Rabu sebagaimana dikutip TheGuardian.com, Selasa (26/4/2022).
Castex dapat diminta untuk tetap sebagai perdana menteri, tetapi mengatakan kepada radio Prancis awal bulan ini bahwa Prancis akan mencari "kekuatan pendorong baru" jika Macron menang.
Mélenchon, yang nyaris mengalahkan Le Pen di putaran pertama pemilihan presiden, menyerukan pemilih untuk menjadikannya perdana menteri melalui pemilihan legislatif pada 12 dan 19 Juni.
Meskipun perdana menteri diangkat oleh presiden, yang pada prinsipnya dapat memilih siapa pun yang mereka inginkan, namun parlemen memiliki kekuatan untuk memaksa pengunduran diri pemerintah sehingga pilihan perdana menteri harus oleh kebutuhan politik yang mencerminkan kehendak mayoritas di parlemen.
Anggota partai Mélenchon, La France Insoumise (LFI), telah mengadakan "negosiasi" dengan rekan-rekan mereka di Ecology-Green dan partai-partai Komunis dengan maksud untuk bergabung di daerah pemilihan di mana aliansi sayap kiri dapat memenangkan kursi yang cukup untuk memberi mereka kendali dari Majelis Nasional.
Sebuah jajak pendapat dari Harris Interactive pada hari Senin memperkirakan partai Macron memenangkan 326 hingga 366 kursi. Jumlah kursi itu tergolong mayoritas langsung di 577 kursi Majelis Nasional, dengan 117 hingga 147 kursi untuk partai sayap kanan dan kiri mencapai antara 73 dan 93 kursi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
