Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

APHR Sambut Baik Putusan MA Pertahankan Permendikbud tentang Kekerasan Seksual

APHR menyambut baik putusan MA yang mempertahankan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi
MG Noviarizal Fernandez
MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com 22 April 2022  |  16:27 WIB
Pelecehan seksual - Ilustrasi
Pelecehan seksual - Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA- Asean Parliamentarians for Human Rights (APHR) menyambut baik putusan Mahkamah Agung (MA) Indonesia yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

MA menolak gugatan uji materiil atau judicial review terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

“Dalam situasi di mana seksisme merajalela, maraknya undang-undang diskriminatif dan masih berlangsungnya marginalisasi terhadap perempuan, keputusan Mahkamah Agung dan pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di DPR baru-baru ini menjadi angin segar di Indonesia,” ujar kata Anggota Dewan APHR Mu Sochua dalam keterangan resmi, Jumat (22/4/2022).

Sochua menilai putusan MA tersebut menjadi langkah yang bagus untuk mendukung kesetaraan gender dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada semua perempuan di Indonesia.

Namun, dia tidak menampik bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia, terutama soal implementasi aturan tersebut.

Adapun, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan langkah progresif dengan mengeluarkan Permen No.30/2021 yang bertujuan untuk menghapus kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan berfokus pada pencegahan dan pemulihan korban.

Namun, pada Maret lalu, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), sebuah organisasi dari Sumatra Barat, menentangnya dengan alasan keputusan tersebut memuat kalimat yang mendorong perzinahan.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

undang-undang mahkamah agung Kemendikbudristek
Editor : Aprianus Doni Tolok

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top