Bisnis.com, JAKARTA – PPP mengakui sudah mulai menjalin komunikasi dengan partai politik (parpol) lain untuk menjajaki koalisi Pllpres 2024.
Penjajakan koalisi dilakukan usai pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu menyepakati jadwal pemilihan umum 2024.
“Tentu komunikasi dengan parpol-parpol dalam rangka Pilpres 2024 itu ada tapi semua bentuknya informal dan cair,” kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani di PN Jakarta Pusat, Senin (31/1/2022).
Arsul menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan karena masing-masing parpol, khususnya yang terbuka mengusul calon presiden bukan dari kadernya masih menyerap aspirasi dari bawah.
Ini bisa dilihat dari beberapa partai yang mengusung kadernya sendiri sudah melakukan pengenalan kepada publik. Setelah itu, yang mereka lakukan adalah menjalin lobi untuk menjajaki koalisi.
Dengan regulasi yang ada, tambah Arsul, hanya PDIP yang bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden tanpa koalisi. Lainnya harus mencapai ambang batas presidensial.
Baca Juga
Contoh partai yang belum mempromosikan nama dan mencapai ambang batas yaitu Nasdem, PKS, PAN, termasuk PPP. Nah, untuk bisa ikut dalam pilpres, mereka harus menjalin koalisi. Komunikasi itulah yang tengah dibangun.
Menurut PPP, partai juga harus terbuka dengan bukan kader untuk diusung pada pilpres. Walaupun sering dikritik ikut pesta demokrasi tapi tidak menjagokan kadernya, partai juga harus melihat tokoh yang layak untuk jadi kepala negara.
“PPP termasuk yang ada di sini. Ada yang ingin mendorong sehingga orang-orang, katakanlah seperti Pak Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Bu Khofifah Indar Parawansa, Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, Pak Mahfud Md, dan Pak Tito Karnavian itu juga punya kesempatan,” jelasnya.
