Bisnis.com, JAKARTA – Menkopolhukam Mahfud MD dianggap gagal dalam memaksimalkan tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan, khususnya terkait maraknya ujaran kebencian dan informasi bohong di media sosial yang membuat masih adanya radikalisme di Indonesia.
"Situasi ini sangat disayangkan, karena Pak Mahfud telah gagal mengatasi persoalan radikalisme. Karena pendekatannya tidak berubah," kata Guru besar hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Asep Warlan melalui keterangan pers, Senin (17/1/2022).
Asep menjelaskan bahwa Mahfud sebagai koordinator sama sekali tidak memiliki skema pemberantasan radikalisme yang seragam untuk bisa dilaksanakan oleh menteri-menteri di bawah koordinasinya.
Apalagi, terang Asep, tingginya keberagaman yang dimiliki Indonesia juga menjadi titik rawan akan sulitnya mengendalikan gesekan konflik masyarakat di media sosial.
"Harusnya ada tindakan yang edukatif dengan penjelasan dialog. Tapi ini tidak," ujarnya.
Asep mengaku khawatir tindakan radikalisme ini akan mencoba masuk ke tataran politik formal parlementer dengan menunggangi ajang Pemilu 2024.
Apabila ini terjadi, dipastikan kekacauan tidak bisa dihindari. Akan terjadi pembelahan masyarakat di pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Maka itu perlu sosok pengganti Mahfud MD yang bisa menjembatani pihak-pihak yang selama ini bersebrangan dengan pemerintah, termasuk partai politik juga," ungkapnya.
