Bisnis.com, JAKARTA – Puluhan pimpinan Syuriyah dan Tanfidziyah dari 27 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) seluruh Indonesia mendatangi Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar.
Selain menyatakan dukungan terhadap Rais Aam, mereka juga menegaskan siap menjadi peserta dalam Muktamar NU pada 17 Desember di Lampung.
Ketua Panitia Daerah Muktamar NU di Lampung sekaligus Ketua NU Lampung Moh Mukri mengatakan bahwa sejak 2020, PWNU di wilayahnya sudah siap menjadi tuan rumah dan menyiapkan segala daya dukung dan fasilitas untuk menyelenggrakan muktamar.
"Apalagi tahun 2021. Tentu dengan tetap menerapkan prokes sesuai aturan pemerintah. Setelah pemerintah memberlakukan PPKM Level 3, kami selaku Panitia Daerah sekaligus Pimpinan Wilayah NU bersama 27 Wilayah Provinsi, siap mendukung dan melaksanakan Muktamar ke-34 NU pada 17-19 Desember 2021 sesuai instruksi Rais Aam PBNU,” kata Mukri, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (29/11/2021).
Mukri menjelaskan bahwa sebelum ada pertemuan dengan para PWNU hari ini, panitia daerah sudah memantapkan kordinasi.
“Hasil koordinasi terakhir dengan Kapolda, Danrem, dan Gubernur Lampung, semuanya menyatakan siap. Termasuk Gubernur Lampung yang sudah menyiapkan dukungan sarana, fasilitas, maupun pendanaan,” ujarnya.
Mantan Ketua PW GP Ansor Lampung ini menampik adanya berbagai spekukasi seakan pelaksanaan Muktamar ke-34 NU mustahil dilakukan di Lampung.
“Seluruh fasilitas penginapan di sejumlah hotel, maupun pelaksanaan muktamar, baik pembukaan, persidangan, maupun penutupan, kami tegaskan sangat siap untuk menyukseskan muktamar,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua PWNU Sumatra Selatan Amiruddin Nahrawi saar mengatakan bahwa Rais Aam meminta agar muktamar harus dilaksanakan 17 Desember.
“Beliau mengatakan bahwa muktamar tetap harus diselenggarakan tanggal 17 Desember 2021. Itu persis Surat Perintah Rais Aam yang ditujukan kepada Panitia Muktamat beberapa hari lalu,” kata Amiruddin.
Rais Aam, tambah Amiruddin, juga mengingatkan agar mukatamar dilaksanakan sesuai dengan aturan.
“Beliau mengingatkan, muktamar harus dilaksanakan sesuai aturan, tidak menabrak AD/ART, serta penuh kedamaian dan persaudaraan,” ungkapnya.
