Bisnis.com, JAKARTA - Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke barisan partai koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menjadi salah satu pusat perhatian pekan ini.
Masuknya PAN ke koalisi gemuk itu ditandai dengan kehadiran Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno ke dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan sejumlah petinggi partai pendukung pemerintah, Rabu (25/8/2021) sore.
Kedua petinggi PAN itu hadir bersama ketua umum dan sekjen dari sejumlah partai yang sebelumnya telah tergabung dalam koalisi pemerintah yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, dan PPP. Alhasil, tersisa Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadi oposisi.
Langkah politis itu pun pertama-tama menegaskan pilihan PAN dalam dinamika perpolitikan di Tanah Air. Pasalnya, selama ini PAN berada di luar pemerintah alias nihil kader yang mengisi pos menteri di kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Di sisi lain, partai yang didirikan oleh Amien Rais ini sering kali mendukung kebijakan pemerintah atau tidak dalam posisi yang cukup untuk disebut sebagai oposisi.
Hal itu diakui oleh pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo. Menurutnya, bergabungnya PAN dalam rapat koalisi ketum parpol bersama presiden di istana memang menarik perhatian publik karena kondisi itu.
Baca Juga
"Status PAN bukan bagian dari koalisi, tidak masuk di kabinet pemerintahan...Meskipun begitu, hubungan PAN bisa dibilang mesra dengan pemerintahan Jokowi. Posisi PAN bukan partai koalisi tapi bukan pula oposisi," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (27/8/2021) malam.
Senada dengannya, Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menjelaskan kehadiran Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno pada pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan parpol koalisi pemerintah hampir pasti menunjukkan pergeseran posisi politik PAN.
Namun, dia menilai bahwa langkah PAN itu bukan hal yang mengejutkan karena sejak lama partai yang muncul di era Reformasi itu sudah ingin bergabung dengan koalisi pemerintah.
"PAN akhirnya berlabuh juga di kelompok Parpol pendukung pemerintahan. Tentu saja perubahan sikap PAN ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Sudah cukup lama keinginan PAN bergabung dengan Koalisi Pemerintah," jelasnya kepada Bisnis, Kamis (26/8/2021).
Kendati selama ini tak diakui secara resmi oleh koalisi dan belum 'dijatah' kursi kabinet, kata Lucius, sikap PAN sejak 2019 lalu memang menunggu perubahan dari pihak presiden dan parpol-parpol koalisi yang sudah ada.
Menjawab pertanyaan publik itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan kehadiran pimpinan partainya sudah menegaskan posisi partai yang selama ini kerap dianggap abu-abu.
"PAN sejak kepemimpinan Ketum Bang Zul telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah, ikut sebagai partai koalisi," tuturnya, seperti dilansir Tempo, Jumat (27/8/2021).
Rekam Jejak PAN dalam Koalisi Politik
Langkah PAN tersebut ternyata menambah sejarah panjang partai ini yang sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah berada di dua posisi yanki baik di dalam maupun di luar pemerintahan.
Pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2009, seperti dilansir Tempo, partai ini ikut mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono yang kemudian menang pemilu. Hingga 2011, Ketua Umum PAN saat itu Hatta Rajasa memastikan partainya tidak akan keluar dari koalisi pendukung pemerintah SBY hingga 2014.
"Bagi kami konsistensi adalah kehormatan," kata Hatta dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN, Sabtu (10/12/2011).
Namun, menjelang Pilpres 2014, sejumlah tokoh PAN mulai mengkritik SBY. Wakil Sekretaris Jenderal PAN Teguh Juwarno mengatakan Presiden SBY sudah kehilangan wibawa sebagai pimpinan koalisi.
Hilangnya wibawa ini disebabkan karena tidak jelasnya penghargaan dan sanksi untuk anggota koalisi. Kendati ada polemik, PAN tetap berada di pemerintahan SBY sampai Pilpres 2014.
Pada Pilpres 2014, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Pemilu ini dimenangkan oleh pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.
Presiden Joko Widodo (kanan) menerima kedatangan Ketua MPR yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/5/2019). - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Namun pada1 Maret 2015, Zulkifli Hasan naik menjadi Ketua Umum PAN dan berselang 6 bulan, partai ini resmi bergabung dengan pemerintahan Jokowi. "Saya sangat menghargai bergabungnya PAN dengan pemerintah," kata Jokowi pada 2 September 2015.
Dalam perjalanan, PAN ternyata kerap tak sepaham dengan Jokowi. Oktober 2017 misalnya, PAN menolak Peraturan Pengganti Undang-undang Ormas yang diterbitkan Jokowi. Selan itu, petinggi-petinggi partai ini kerap berbeda garis politik dengan pemerintah.
“PAN jadi partai pemerintah rasa oposisi,” kata dia Analis Politik Universitas Indonesia (UI) Donny Gahral Adiansyah pada 17 Juli 2017.
Hingga akhirnya, kader PAN yang jadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Asman Abnur resmi mundur pada Agustus 2018.
Pada Pilpres 2019, PAN juga memilih untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan bergabung dalam Koalisi Adil Makmur (Gerindra, PKS, Demokrat, PAN). Beberapa pekan menjelang pemilu, Zulkifli pun ikut dalam kampanye terbuka Sandiaga di GOR Bulungan, Jakarta Selatan.
Hasilnya, pilpres kali ini kembali dimenangkan Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin yang diusung Koalisi Indonesia Kerja (PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PPP).
Pada 25 Agustus 2019, Zulkifli mengatakan PAN mendukung Jokowi tanpa syarat, tetapi pada 22 Oktober 2019, Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais mengatakan PAN akan berada di luar pemerintah.
Kini menjelang Pilpres 2024, partai ini akhirnya kembali bergabung ke pemerintahan Jokowi. Sebelum ikut rapat bersama Jokowi, Zulkifli Hasan juga sudah beberapa kali memberikan isyarat dukungan.
"PDI Perjuangan adalah partai politik besar, sehingga apabila mengajak kami untuk berkoalisi, itu suatu kehormatan," kata Zulkifli usai menghadiri acara Penggalangan Dana Kemanusiaan untuk Palestina, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/6/2021).
Di sisi lain, partai ini juga dikabarkan akan mendapat jatah menteri di kabinet. Dua politikus Senayan yang mengetahui komunikasi PAN dan Istana menyatakan, Zulkifli Hasan setidaknya tiga kali ditawari untuk menjadi menteri. Komunikasi itu terjalin sejak beberapa bulan lalu.
"PAN sudah lama berkomunikasi dengan Presiden Jokowi dan diminta membantu pemerintah. Sebetulnya sudah diberikan beberapa nama ke Presiden dari reshuffle pertama," kata seorang narasumber ini kepada Tempo, Kamis (26/8/2021).
Dampak pada Konstelasi Politik Nasional
Dengan bergabungnya PAN, koalisi parpol yang mendukung Jokowi otomotis kian gemuk dan solid. Kekuatan parpol pendukung pemerintah di parlemen pun semakin tak terbendung di hadapan oposisi yang kian 'tipis'.
Lucius Karus memerinci tambahan 44 kursi PAN pada koalisi parpol pendukung pemerintah menjadikan kursi koalisi seluruhnya berjumlah 471 kursi.
Sebaliknya, jelas Lucius, kursi oposisi menciut hingga tersisa 104 kursi saja. Dengan kata lain, kekuatan koalisi di Parlemen menguasai 81,9 persen.
Di satu sisi, jelas dia, kekuatan koalisi yang dominan itu memang merupakan satu misi sistem presidensial. Namun di sisi lain, dia menilai kewenangan check and balances parlemen berpotensi kian kabur ketika koalisi parpol dibangun sekedar untuk menikmati kekuasaan.
Dampaknya, kekuatan parpol koalisi pemerintah di parlemen semakin memudahkan kebijakan pemerintah disetujui DPR. Selain itu, dia menilai kinerja DPR tak akan banyak berubah ke arah lebih baik sebab legislator hanya akan menunggu apa kebijakan pemerintah yang memerlukan persetujuan mereka.
"Jadi bersama dengan dominannya koalisi di parlemen, DPR sendiri akan semakin lemah posisi tawarnya di hadapan pemerintah. Pemerintah menjadi kian mudah menentukan arah kebijakan tanpa kehadiran pikiran kritis dari parlemen kekuatan Demokrat dan PKS sebagai oposisi mungkin akan mengganggu suasana, tetapi tak akan mampu merubah keputusan," ungkapnya.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, menyampaikan sambutan pada Apel Ranting PAN di GOR Manahan, Solo, Minggu (14/1/2018). - JIBI/Nicolous Irawan
Oleh karena itu, Lucius menilai masuknya PAN ke koalisi pemerintah erat kaitannya dengan sejumlah agenda yang ingin segera dieksekusi pemerintah. Agenda penting tersebut meliputi ibu kota baru dan amandemen UUD 1945.
"Maka bergabungnya PAN ini saya kira sangat terkait dengan program ambisius Pemerintah yang ingin segera dieksekusi. Ada agenda Ibu Kota baru, agenda seperti amandemen UUD pun semakin terbuka dengan kekuatan dominan koalisi yang bahkan tak mampu disaingi oleh oposisi plus DPD," ujarnya.
Sementara itu, Karyono Wibowo melihat ada dua sinyal yang tampak dari bergabungnya PAN ke koalisi pendukung pemerintah. Pertama, PAN akan resmi bergabung dengan koalisi pemerintah dengan konsekuensi mendapat jatah menteri atau posisi lainnya yang setara kementerian.
Kedua, jelas dia, langkah itu membuat pemerintahan Jokowi - Ma'ruf kian tangguh, sebaliknya kekuatan oposisi semakin loyo meski masih ada harapan.
"Salah satunya bisa mendapat manfaat elektoral dari sebagian masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintah dan para haters pemerintah. Asalkan mereka mampu mengelola isu yang bisa menarik simpati publik. Tapi jika pemerintah berhasil dalam melaksanakan pembangunan dan memuaskan masyarakat maka ada kecenderungan manfaat politiknya tidak terlalu signifikan. Pasalnya, selain itu, partai-partai koalisi pasti akan merawat konstituennya masing-masing dalam situasi dan kondisi apapun," jelasnya.
Senada dengan Lucius, Karyono juga melihat ada ekses dari langkah politis PAN itu yakni melemahnya fungsi pengawasan. "Di sisi lain bisa berdampak positif yaitu terciptanya stabilitas politik."
Menyambut Pilpres 2024?
Tak sedikit pihak yang mengaitkan langkah PAN itu sebagai sebuah upaya untuk memperkuat kekuatan politik dalam meyambut pemilihan umum yang akan dihelat pada 2024.
Salah satunya diungkapkan pakar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio. Pasalnya, jelas dia, dengan bergabungnya PAN ke koalisi pemerintah, maka hanya tersisa PKS dan Demokrat yang menjadi oposisi.
Menurutnya, berdasarkan perhitungan ambang batas minimum presidensial atau presidential threshold, maka partai oposisi tidak bisa mengajukan calon presidennya.
“Itu menjadi strategis karena setelah PAN masuk [koalisi] tinggal PKS dan Demokrat. Kalau hitung—hitungan threshold gak bisa mereka ajukan calon presiden sendiri,” katanya kepada Bisnis, Kamis (26/8/2021).
Ilustrasi - Petugas KPPS mengenakan pakaian hazmat dan Alat Perlindungan Diri (APD) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 039 pada Pilkada Kota Solo 2020 di Dukuhan, Nayu, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu (9/12/2020). TPS dengan tema Sadar Prokes (Protokol Kesehatan) tersebut dibuat untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan mengantisipasi penyebaran COVID-19 pada Pilkada Kota Solo 2020. - Antara
Lucius Karus mengamini pendapat tersebut. Namun, dia menambahkan bahwa hal itu bisa tercapai dengan mengandaikan bahwa ada kesepakatan soal calon yang sama yang akan diusung oleh koalisi parpol tersebut untuk menyambut pilpres 2024.
"Tetapi siapa bisa menjamin koalisi akan terawat hingga pencalonan 2024 ketika nafsu kekuasaan sejumlah figur di koalisi terlihat mulai blingsatan," tegasnya.
Lucius lebih cenderung melihat penggabungan kekuatan dalam koalisi partai pendukung Jokowi itu untuk mencapai target jangka pendek yakni persiapan pemilu. Menurutnya, kekuatan koalisi tersebut bisa membuka peluang revisi undang-undang Pemilu pada 2022.
"Di situ utak-atik akan diatur sesuai persiapan parpol koalisi," jelasnya.
Secara umum, Lucius menilai konstelasi perpolitikan pasca-bergabungnya PAN ke koalisi gemuk pendukung pemerintah ini masih dalam kategori 'sehat' secara prosedural. Dominasi koalisi tersebut memperkuat sistem presidensial.
Namun tanpa perubahan yang mendasar pada parpol yang disebutnya 'belum ideal', kondisi ini justru membuat demokrasi Indonesia terancam.
Alasannya, jelas dia, parpol di Indonesia secara umum masih dihadapkan pada sejumlah masalah, mulai dari tata kelola yang tertutup dan cenderung tidak demokratis, oligarkis dan koruptif. Selain itu, jelasnya, tugas parpol menjalankan pendidikan politik masih gagal karena praktik yang jalankan justru tak mendidik.
"Kalo gabungan parpol yang sakit ini menjadi penentu, maka suara rakyat itu hanya pemberi legitimasi saja. Suka-suka mereka negara mau diapain?" tegasnya.
Dengan begitu, patut dinanti, bagaimana konstelasi politik di Tanah Air ini mengarah, terutama menjelang Pemilu 2024. Semoga bermuara pada demokrasi yang lebih ideal.
