Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PK Dikabulkan, Hukuman Eks Bos PTPN III Disunat Jadi 4 Tahun

Alasan dikabulkannya PK Dolly lantaran pemohon PK merupakan korban pemerasan dengan ancaman kekerasan dan penipuan yang dilakukan oleh saksi Arum Sabil.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 14 Juli 2021  |  15:14 WIB
PK Dikabulkan, Hukuman Eks Bos PTPN III Disunat Jadi 4 Tahun
Mantan Direktur Utama PTPN III Dolly Parlagutan Pulungan. - Antara
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan pengajuan Peninjauan Kembali Mantan Direktur PT Perkebunan Nusantara III (PT PN III) Dolly P. Pulungan.

 

Dolly merupakan terdakwa kasus suap Distribusi Gula di PTPN III (Persero) Tahun 2019. 

 

Hukuman Dolly disunat menjadi 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurimgan. Di tingkat PN Jakarta Pusat, Dolly divonis lima tahun penjara.

 

"Perkara  no. 237 PK/Pid.Sus/2021 dalam perkara Terpidana Dolly Parlagutan Pulungan, amar putusan mengabulkan permohonan PK Pemohon/Terpidana, batal putusa judex facti,

Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan pengajuan Peninjauan Kembali Mantan Direktur PT Perkebunan Nusantara III (PT PN III) Dolly P. Pulungan.

Dolly merupakan terdakwa kasus suap distribusi gula di PTPN III (Persero) Tahun 2019. 

Hukuman Dolly disunat menjadi 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurimgan. Di tingkat PN Jakarta Pusat, Dolly divonis lima tahun penjara.

"Perkara  no. 237 PK/Pid.Sus/2021 dalam perkara Terpidana Dolly Parlagutan Pulungan, amar putusan mengabulkan permohonan PK Pemohon/Terpidana, batal putusab judex facti," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro saat dihubungi Bisnis, Rabu (14/7/2021).

Andi membeberkan, alasan dikabulkannya PK Dolly lantaran pemohon PK merupakan korban pemerasan dengan ancaman kekerasan dan penipuan yang dilakukan oleh saksi Arum Sabil.

Adapun, putusan tersebut dijatuhkan pada hari Senin, 12 Juli 2021 oleh Majelis hakim yang dipimpin oleh Suhadi sebagai ketua majelis hakim yang didampingi oleh Mohammad Askin dan Eddy Army.

Sebelumnya, Dolly telah divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan, karena dinilai terbukti menerima suap sebesar 345 ribu dolar Singapura (sekitar Rp3,55 miliar) dari Dirut PT Fajar Mulia Transindo Pieko Nyotosetiadi terkait distribusi gula.

Vonis tersebut berdasarkan dakwaan pertama dari Pasal 12 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan itu lebih rendah dibanding tuntutan JPU KPK yang menuntut agar Dolly divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro saat dihubungi Bisnis, Rabu (14/7/2021).

Andi membeberkan, alasan dikabulkannya PK Dolly lantaran  Pemohon PK merupakan korban pemerasan dengan ancaman kekerasan dan penipuan yang dilakukan oleh saksi Arum Sabil.

Adapun, putusan tersebut dijatuhkan pada hari Senin, 12 Juli 2021 oleh Majelis hakim yang dipimpin oleh Suhadi sebagai ketua majelis hakim yang didampingi oleh Mohammad Askin dan Eddy Army.

Sebelumnya, Dolly telah divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan, karena dinilai terbukti menerima suap sebesar 345 ribu dolar Singapura (sekitar Rp3,55 miliar) dari Dirut PT Fajar Mulia Transindo Pieko Nyotosetiadi terkait distribusi gula.

Vonis tersebut berdasarkan dakwaan pertama dari Pasal 12 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan itu lebih rendah dibanding tuntutan JPU KPK yang menuntut agar Dolly divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jakarta mahkamah agung ptpn iii
Editor : Edi Suwiknyo
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top