Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto berpendapat Presiden Joko Widodo atau Jokowi memiliki arah kebijakan yang pro-rakyat. Hanya saja, arah kebijakan itu terhalang oleh birokrasi pemerintahan yang lamban.
“Saya sudah ikut [Jokowi] hampir dua tahun. Kehendaknya jelas pro-rakyat tapi memang birokrasi Indonesia ini sulit luar biasa. Pak Jokowi hatinya baik ada beberapa pejabat di depan iya-iya tetapi di belakang dilambatin,” kata Prabowo dalam Podcast Deddy Corbuzier, Minggu (13/6/2021).
Prabowo menuturkan birokrasi yang lamban itu diisi oleh pejabat-pejabat yang mayoritas menunda sejumlah proyek strategis yang telah ditargetkan oleh Jokowi. Padahal, arahan dan petunjuk Jokowi sudah relatif detil pada tingkatan birokrat di lingkungan pemerintahan.
Baca Juga
“Banyak birokrat pintar, dia jago mencari 20 alasan untuk menyampaikan bahwa proyek ini susah dijalankan nanti dia cari beberapa peraturan kesimpulannya ini tidak bisa,” kata dia.
Karakteristik birokrat di Tanah Air itu berbanding terbalik dengan yang ada di Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Prabowo mengatakan birokrat di RRT memiliki karakter yang patuh, cepat dan loyal pada setiap instruksi pimpinan.
“Kalau kita lihat Tiongkok habis pandemi bisa pulih. Dia bisa berapa persen pertumbuhan yang dilakukan RRT harus kita akui dia dalam 40 tahun kemiskinan hilang. Ada yang bilang itu negara otoriter. Sekarang kemiskinan hilang,” tuturnya.
