Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membeberkan rencana pembelian alutsista senilai Rp1.700 triliun berasal dari permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat dirinya baru 10 hari dilantik sebagai menteri.
Prabowo menerangkan Jokowi menginginkan adanya grand design atau rencana induk pengadaan alutsista dengan perhitungan jangka panjang hingga 25 tahun ke depan.
“Kurang lebih 10 hari sesudah dilantik, saya kebetulan di Istana. Beliau panggil saya, beliau bilang Menhan saya ingin suatu master plan, grand design. Saya minta 25 tahun jangan dicicil,” kata Prabowo dalam Podcast Deddy Corbuzier, Minggu (13/6/2021).
Selepas instruksi itu, Prabowo lantas membuat sejumlah studi ihwal kondisi alutsista di Tanah Air belakangan ini. Studi itu termasuk di antaranya penetapan pagu anggaran yang menyentuh di angka Rp1.700 triliun yang teranjur viral di tengah masyarakat beberapa waktu terakhir.
“Ini memang tertunda karena pandemi, jadi cukup lama dia menunggu-nunggu,” kata Prabowo.
Adapun, rencana pembelian alutsista seharga Rp1.700 triliun diketahui melalui beredarnya draf Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2020-2024.
Baca Juga
Dalam draf tersebut, kebutuhan anggaran Alpalhankam untuk Renstra 2020-2024 mencapai US$124 miliar atau setara dengan sekitar Rp1.700 triliun. Rencana skema pendanaan alutsista berasal dari pinjaman luar negeri.
Dalam rapat kerja bersama Komisi I, Prabowo mengatakan modernisasi alutsista sudah bersifat mendesak untuk dilakukan dalam strategi dan kebijakan umum pertahanan negara 2020-2024.
"Banyak alutsista kita sudah tua dan sudah saatnya memang mendesak harus diganti, kebutuhan-kebutuhan itu sangat penting agar kita siap menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang dengan sangat pesat," jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021).
Menurut Ketua Umum Partai Gerindra itu, rencana anggaran untuk pengadaan alutsista sebesar Rp1,7 kuadriliun tersebut masih dibahas bersama Bappenas, Kementerian Keuangan, dan pemangku-pemangku kepentingan lainnya.
Saat ditanya terkait dengan jumlah pinjaman luar negeri untuk pendanaan, Prabowo juga enggan menjelaskan. "Ini sedang digodok, sedang direncanakan," ucapnya.
