Bisnis.com, JAKARTA - Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman memastikan bahwa keputusan untuk melakukan reshuffle kabinet sepenuhnya hanya diketahui oleh Sang Presiden.
“Sebenarnya sampai saat ini Presiden Joko Widodo belum pernah menyatakan akan melakukan reshuffle kepada publik. Apabila reshuffle memang diperlukan, maka Presiden sendiri yang akan mengumumkan dan menyampaikan kepada publk seperti reshuffle 22 Desember 2020 di Beranda Istana Merdeka,” kata Jokowi dalam YouTube pribadinya, Selasa (27/4/2021).
Dia menyatakan bahwa yang telah diketahui saat ini adalah adanya persetujuan (pertimbangan) dari DPR tentang pengubahan Kementerian berupa penggabungan Kemenristek/BRIN dan Kemendikbud/Dikti menjadi kementerian baru berdasarkan Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.
Hal ini sesuai dengan sejumlah pertimbangan yang tercantum pada Pasal 18 ayat 2 tentang pengubahan kementerian UU No.39/2008 tentang Kementerian Negara.
Menurut Fadjroel, pertimbangan pemerintahan sesuai perkembangan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Serta pertimbangan khusus di Pasal 18 (2) untuk efisiensi dan efektifitas serta perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi, peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah serta kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara mandiri
Adapun, terkait pembentukan kementerian baru yaitu Kementerian Investasi, sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 sebagai pertimbangannya seperti untuk efisiensi dan efektifitas, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, serta perkembangan lingkungan global.
"Dalam bahasa rakyat, hanya Presiden Joko Widodo dan Tuhan YME yang tahu, kapan, siapa yang akan menduduki jabatan menteri, setidaknya di dua kementerian baru tersebut. Atau dalam bahasa legal, reshuffle adalah hak prerogatif Presiden," ujarnya.
Sementara itu, beredar informasi yang menyebutkan bahwa besok Rabu (28/4/2021), Presiden Jokowi bakal melantik Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan-Riset Teknologi (Mendikbud-Dikti) dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi.
Seperti diberitakan sebelumnya, DPR RI menyetujui usulan Kepala Negara untuk melakukan penggabungan Kemenristek/BRIN dan Kemendikbud/Dikti menjadi kementerian baru berdasarkan Surat Presiden No.R-14/Pres/03/2021.
