Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Gara-gara Hal Ini, Kinerja HAM Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Merosot

Total skor indeks kinerja HAM 2020 yang dirilis Setara Institute menunjukkan adanya penurunan dari 3,2 pada 2019 menjadi 2,9 pada 2020.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 10 Desember 2020  |  14:58 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Kinerja HAM Tahun 2020 yang dirilis Setara Institute menunjukkan terjadi penurunan indeks pada mayoritas kategori HAM jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya.

Perinciannya, dari 11 indikator atau variabel penegakkan hak asasi manusia (HAM), hanya indeks Kebebasan Beragama/Beribadah yang naik yaitu dari 2,4 pada 2019 menjadi 2,5 pada tahun ini.

Peneliti Hukum dan Konstitusi Setara Institute Sayyidatul Insiyah mengatakan bahwa dari temuan dalam penelitian, Setara Institute mencatat bahwa skor rerata untuk seluruh variabel atau indikator pada Indeks HAM 2020 adalah 2,9 atau menurun secara signifikan dari tahun sebelumnya yang berada pada skor 3,2.

Perincian penurunan skor tersebut, sambungnya, terdapat pada indikator Hak Sipil dan Politik sebesar 0,2 dan pada Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebesar 0,4.

“Deklinasi angka indeks tersebut disebabkan oleh adanya UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang secara normatif telah mengikis jaminan hak asasi manusia. Proses pembentukan UU Cipta Kerja dan penanganan penolakan oleh warga negara telah berdampak pada pelanggaran hak sipil dan politik,” kata Sayyidatul dalam konferensi pers, Kamis (10/12/2020).

Setara Institute juga menyoroti variabel Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat masa lalu dengan adanya pernyataan Jaksa Agung Burhanuddin bahwa kasus Semanggi I dan II bukanlah termasuk pelanggaran HAM Berat.

Namun, apresiasi perlu diberikan terhadap PTUN Jakarta dimana melalui putusannya No. 99/G/2020/PTUN-JKT telah memutus sikap Jaksa Agung Burhanuddin sebagai perbuatan melawan hukum dan mengandung asas kebohongan.

Walhasil, indeks variabel Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu, yang merupakan sub-indikator Hak Memperoleh Keadilan, pada tahun ini naik tipis yakni 0,2 dari 1,3 menjadi 1,5.

Kendati demikian, Sayyidatul menilai sikap Jaksa Agung telah merusak harapan masyarakat akan penuntasan sejumlah Pelanggaran HAM Berat yang tak kunjung terselesaikan hingga kini.

Adapun, dalam indeks ini, skala pengukuran ditetapkan dengan rentang nilai 1-7, dimana angka 1 menunjukkan pemenuhan HAM yang paling rendah dan angka 7 menunjukkan pemenuhan HAM yang paling tinggi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

setarainstitute hak asasi manusia Omnibus Law cipta kerja
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top