Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat, DPR: Jangan Anggap Kecil

Pemerintah diminta tidak menganggap remeh perkembangan terkini di Papua agar kasus Timor-Timur tidak terulang kembali.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 02 Desember 2020  |  14:25 WIB
Ilustrasi - Posisi saat memukul mundur massa aksi demo Papua Merdeka di Kota Sorong, Jumat (27/11/2020). - Antara
Ilustrasi - Posisi saat memukul mundur massa aksi demo Papua Merdeka di Kota Sorong, Jumat (27/11/2020). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta memberikan respons yang tegas terkait klaim kemerdekaan yang disampaikan kelompok Benny Wenda.

Perkembangan tersebut perlu diantisipasi dengan tepat, agar kasus Timor-Timur tidak terulang.

Penanganan yang serius dan pendekatan yang komprehensif harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah Indonesia tidak menganggap remeh perkembangan terkini di Papua.

Hal itu disampaikan Sukamta terkait klaim Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) yang mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12/2020).

"Jangan anggap remeh perkembangan ini, kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor-Timur. Kasus penembakan dan serangan terhadap aparat serta masyarakat sipil yang masih terus terjadi, menunjukkan situasi di Papua belum stabil," kata Sukamta saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (2/12/2020).

Menurut dia, perkembangan situasi di Papua tersebut perlu disikapi secara serius oleh pemerintah. Sukamta menegaskan untuk menangani permasalahan Papua yang berlarut-larut perlu pendekatan yang komprehensif.

Dia menilai penanganan terhadap masalah Papua yang selama ini dilakukan pemerintah Indonesia harus dikoreksi secara sistematis, di tingkat pemerintah pusat ataupun di daerah.

Sukamta mengutip hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menyebutkan masih ada empat akar masalah yang hingga saat ini masih dijumpai di Papua.

"Keempat akar masalah tersebut adalah diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua," ujarnya.

Dia juga menyoroti otonomi khusus (otsus) yang sudah berjalan hampir 20 tahun, tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.

Sukamta mengatakan beberapa waktu lalu muncul pemberitaan terkait perusahaan sawit yang mengelola puluhan ribu hektare lahan yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua.

Hal itu menunjukkan bahwa Tanah Papua selama ini hanya jadi lahan eksploitasi, pembangunan belum tuntas memanusiakan manusia.

Dia meminta Pemerintah segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung.

"Ini perlu segera dilakukan supaya koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif dan supaya rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang," katanya.

Politisi PKS itu mengatakan saat ini yang masih diutamakan di Papua adalah pendekatan keamanan. Hal itu, ujar Sukamta, memang penting. Namun, lanjutnya, soal kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting.

Dia menilai pelibatan warga Papua dalam proses pembangunan mutlak dilakukan. Dirinya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI.

"Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua," ujarnya.

Sebelumnya, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12) dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan tinggal di Inggris, sebagai presiden.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr pemerintah Papua Barat

Sumber : Antara

Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

BisnisRegional

To top