Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Link Download File PDF Omnibus Law UU Cipta Kerja, Terlengkap Lima Versi!

Berdasarkan catatan Bisnis, setidaknya ada lima versi file berformat PDF terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja. Meskipun tampilannya terkesan serupa, masing-masing dokumen digital memiliki jumlah halaman berbeda. Ini link download terlengkap!
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 19 Oktober 2020  |  18:41 WIB
Penataan regulasi melalui RUU Cipta Kerja untuk peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja.  - Antara
Penataan regulasi melalui RUU Cipta Kerja untuk peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Genap dua pekan, DPR RI mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Sejak momen tersebut, aksi demonstrasi menolak undang-undang sapu jagad pertama di Indonesi belum juga surut.

Terbaru, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI bakal turun ke jalan pada Selasa (20/10/2020). Tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI masih sama: menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja

Dilansir dari Tempo, Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia Remy Hastian Putra Muhammad Puhi mengatakan pihaknya mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mencabut undang-undang tersebut melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

"Aksi akan dilaksanakan pada Selasa, 20 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB dengan estimasi massa aksi sebanyak 5.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia," katanya seperti dikutip dalam siaran pers, Senin (19/10/2020).

Aksi massa yang dilakukan oleh BEM SI menambah deretan demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja selama dua minggu terakhir. Aksi demo yang dilakukan mahasiswa, aliansi buruh, dan masyarakat sempat ternodai oleh peristiwa anarkis di beberapa kota besar pada 8 Oktober 2020.

Draf UU Cipta Kerja sendiri saat ini sudah di tangah pemerintah. Pekan lalu, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyerahkan draf Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berisi 812 halaman kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Selain pasal-pasal yang dianggap kontroversial, masyarakat juga menyoroti kinerja DPR RI dalam proses penyusunan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Pasalnya, draf UU Cipta Kerja yang diklaim sudah disahkan DPR RI berubah-ubah.

Berdasarkan catatan Bisnis, setidaknya ada lima versi file berformat PDF terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja. Meskipun tampilannya terkesan serupa, masing-masing dokumen digital memiliki jumlah halaman yang berbeda-beda.

Draf RUU Cipta Kerja pertama yang beredar di grup WhatsApp dan diterima Bisnis pada Selasa (6/10/2020). File berformat PDF tersebut berjudul "RUU Cipta Kerja" dengan 1.028 halaman. Ternyata, draf tersebut merupakan dokumen versi Februari 2020 yang sudah diunggah website resmi Badan Legislasi DPR RI.

Draf RUU Cipta Kerja 1.028 Halaman [ Unduh di Sini ]

Selang dua hari, Bisnis mendapat salinan draf RUU Cipta Kerja lainnya. File tersebut diberikan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Indra mengatakan draf tersebut harusnya juga dimiliki oleh pemerintah. Namun, DPR juga memiliki salinan terakhir yang telah disahkan. Kepada Bisnis, Sekjen DPR RI menegaskan draf tersebut resmi yang dikeluarkan oleh Parlemen juga dimiliki oleh pemerintah.

“Harusnya sih [salinan] yang valid di Menko Perekonomian,” katanya kepada Bisnis, Rabu (7/10/2020).

Dokumen tersebut memiliki judul "5 OKT 2020 RUU Cipta Kerja-Paripurna" dengan total halaman lebih sedikit dari sebelumnya, yaitu 905 halaman.

Draf RUU Cipta Kerja 905 Halaman [ Unduh di Sini ]

Genap seminggu sejak paripurna pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja, DPR RI belum juga mengumumkan draf final kepada masyarakat. Kemarin, redaksi Bisnis menerima draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja terbaru dengan file bertuliskan 'RUU Cipta Kerja-Kirim ke Presiden'. Berbeda dengan versi sebelumnya, dokumen digital tersebut berisi 1.035 lembar halaman.

Sampul dokumen tertulis "RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG CIPTA KERJA". Sama seperti dokumen sebelumnya, belum tertera nomor dan tahun pengesahan dokumen tersebut.

DPR mengonfirmasikan draf final dan resmi Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, memiliki jumlah halaman yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Draf tersebut selanjutnya akan dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo untuk kemudian diundangkan.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengakui bahwa naskah akhir itu terdiri dari 1.035 halaman. Jumlah itu berbeda dengan total halaman dari versi yang beredar pada pekan lalu, Senin (5/10/2020) setebal 905 halaman dan Jumat (9/10/2020) setebal 1.052 halaman.

"Benar itu yang dibahas terakhir 1.035," kata Indra ketika dihubungi, Senin (12/10/2020).

Indra mengatakan naskah versi 1.035 halaman ini sama dengan naskah setebal 905 halaman yang beredar Senin pekan lalu. Namun, dia mengaku tak tahu dengan versi 1.052 halaman yang beredar Jumat (9/10/2020).

Menurut Indra, penambahan halaman dari 905 menjadi 1.035 terjadi hanya karena ada perbaikan format dan penyempurnaan redaksional.

"Kan hanya format dirapikan kan jadinya spasi-spasinya kedorong semuanya halamannya," ujar dia.

Draf RUU Cipta Kerja 1.052 Halaman [ Unduh di Sini ]

Draf RUU Cipta Kerja 1.035 Halaman [ Unduh di Sini ]

Senin malam (12/10/2020), redaksi Bisnis kembali menerima file bertuliskan "RUU CIPTA KERJA_PENJELASAN". File tersebut berisi 812 halaman atau yang paling sedikit dibanding semua versi RUU Cipta Kerja yang beredar di media sosial.

Beredar kabar bahwa file tersebut merupakan dokumen final yang telah disahkan oleh DPR RI. Meski demikian, DPR RI belum juga memberikan klarifikasi terkait status file UU Cipta Kerja 812 halaman. Versi ini menjadi draf final yang diserahkan oleh DPR RI ke Presiden Joko Widodo.

Draf RUU Cipta Kerja 812 Halaman [ Unduh di Sini ]

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi Omnibus Law cipta kerja
Editor : Feni Freycinetia Fitriani
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top