Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pembahasan RUU Brexit, Boris Johnson Siap-siap Kalah di Parlemen

RUU itu juga telah diserang oleh kelima pendahulu Johnson karena melanggar hukum internasional dengan mengingkari bagian-bagian dari kesepakatan Brexit yang dia tandatangani dengan Uni Eropa.
Reni Lestari
Reni Lestari - Bisnis.com 30 September 2020  |  12:47 WIB
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memberikan pidato resmi pertamanya setelah sembuh dari Covid-19 -  Bloomberg / Simon Dawson
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memberikan pidato resmi pertamanya setelah sembuh dari Covid-19 - Bloomberg / Simon Dawson

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson bersiap untuk kekalahan di parlemen atas rencananya yang kontroversial untuk mengubah perjanjian penarikan Brexit. Melalui rancangan undang-undang (RUU) Pasar Internal, rencana itu berpotensi membuat negosiasi dengan Uni Eropa menjadi kacau di tengah tenggat waktu yang terbatas.

Dilansir Bloomberg, Rabu (30/9/2020), pembahasan RUU Pasar Internal bergulir pada tahap terakhir di House of Commons kemarin dengan 340 suara melawan 256.

RUU itu juga telah diserang oleh kelima pendahulu Johnson karena melanggar hukum internasional dengan mengingkari bagian-bagian dari kesepakatan Brexit yang dia tandatangani dengan Uni Eropa. Dua pejabat senior hukum telah mundur dari pemerintah sebagai protes.

Johnson akhirnya tunduk pada tekanan dari pemberontak di partainya sendiri dan memberikan hak veto kepada Parlemen tentang apakah akan menggunakan kekuatan paling kontroversial dalam undang-undang tersebut.

Setelah kalah di House of Commons, RUU akan berpindah ke House of Lords, di mana Partai Konservatif Johnson tidak memiliki mayoritas. Kekalahan untuk Johnson akan membuatnya tidak bisa menegosiasikan pengaruh di tahap akhir negosiasi perdagangan dengan blok tersebut.

RUU tersebut telah dilihat sebagai upaya oleh Inggris untuk mendapatkan persyaratan yang lebih baik dari UE dengan status Irlandia Utara. Tanpa kesepakatan, Inggris akan keluar dari pasar tunggal dan serikat pabean blok itu pada 31 Desember 2020, membebani bisnis dan konsumen dengan biaya tambahan.

Tim perdana menteri mengharapkan House od Lord untuk menulis ulang atau menghapus bagian paling kontroversial terkait perdagangan di Irlandia Utara, yang menurut para menteri akan melanggar hukum internasional.

Jika Hous of Lord mengalahkan pemerintah pada klausul ini, RUU tersebut akan dikirim kembali ke House of Commons, di mana legislator terpilih dapat membatalkan perubahan. NamuN proses yang harus dilalui di dua lembaga tersebut pada akhirnya akan menghentikan calon legislasi itu menjadi undang-undang pada tenggat waktu Brexit.

Salah satu faktor penting dalam memutuskan nasib RUU tersebut adalah kondusu negosiasi Brexit. Beberapa anggota parlemen di kedua belah pihak mengharapkan Johnson untuk membatalkan bagian paling kontroversial mengenai Irlandia Utara jika dia mencapai kesepakatan perdagangan dengan UE sebelum undang-undang tersebut akan diperdebatkan di House of Lords. Itu karena kesepakatan perdagangan berarti klausul tersebut tidak lagi diperlukan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

inggris Brexit Boris Johnson
Editor : Ropesta Sitorus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top