Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson bersiap untuk kekalahan di parlemen atas rencananya yang kontroversial untuk mengubah perjanjian penarikan Brexit. Melalui rancangan undang-undang (RUU) Pasar Internal, rencana itu berpotensi membuat negosiasi dengan Uni Eropa menjadi kacau di tengah tenggat waktu yang terbatas.
Dilansir Bloomberg, Rabu (30/9/2020), pembahasan RUU Pasar Internal bergulir pada tahap terakhir di House of Commons kemarin dengan 340 suara melawan 256.
RUU itu juga telah diserang oleh kelima pendahulu Johnson karena melanggar hukum internasional dengan mengingkari bagian-bagian dari kesepakatan Brexit yang dia tandatangani dengan Uni Eropa. Dua pejabat senior hukum telah mundur dari pemerintah sebagai protes.
Johnson akhirnya tunduk pada tekanan dari pemberontak di partainya sendiri dan memberikan hak veto kepada Parlemen tentang apakah akan menggunakan kekuatan paling kontroversial dalam undang-undang tersebut.
Setelah kalah di House of Commons, RUU akan berpindah ke House of Lords, di mana Partai Konservatif Johnson tidak memiliki mayoritas. Kekalahan untuk Johnson akan membuatnya tidak bisa menegosiasikan pengaruh di tahap akhir negosiasi perdagangan dengan blok tersebut.
RUU tersebut telah dilihat sebagai upaya oleh Inggris untuk mendapatkan persyaratan yang lebih baik dari UE dengan status Irlandia Utara. Tanpa kesepakatan, Inggris akan keluar dari pasar tunggal dan serikat pabean blok itu pada 31 Desember 2020, membebani bisnis dan konsumen dengan biaya tambahan.
Baca Juga
Tim perdana menteri mengharapkan House od Lord untuk menulis ulang atau menghapus bagian paling kontroversial terkait perdagangan di Irlandia Utara, yang menurut para menteri akan melanggar hukum internasional.
Jika Hous of Lord mengalahkan pemerintah pada klausul ini, RUU tersebut akan dikirim kembali ke House of Commons, di mana legislator terpilih dapat membatalkan perubahan. NamuN proses yang harus dilalui di dua lembaga tersebut pada akhirnya akan menghentikan calon legislasi itu menjadi undang-undang pada tenggat waktu Brexit.
Salah satu faktor penting dalam memutuskan nasib RUU tersebut adalah kondusu negosiasi Brexit. Beberapa anggota parlemen di kedua belah pihak mengharapkan Johnson untuk membatalkan bagian paling kontroversial mengenai Irlandia Utara jika dia mencapai kesepakatan perdagangan dengan UE sebelum undang-undang tersebut akan diperdebatkan di House of Lords. Itu karena kesepakatan perdagangan berarti klausul tersebut tidak lagi diperlukan.
