Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan desa yang sudah menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT Dana Desa sebanyak 70.546 desa atau sekitar 94 persen keseluruhan desa yang ada di Indonesia yakni 74.835 desa.
“Adapun untuk penerima manfaat BLT Dana Desa sebanyak 7.502.489 KPM,” kata Halim saat memberi keterangan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII pada rabu (1/7/2020).
Mengenai penerima manfaat itu, Halim menerangkan terdiri dari Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) sebanyak 2.025.672 orang atau sekitar 27 persen. Kemudian, KPM yang anggotanya menderita penyakit kronis atau menahun sebesar 283.392 keluarga.
“Penerima manfaat yang terbesar ada pada petani dan buruh tani sebanyak 6.602.190 orang atau sekitar 88 persen,” ujarnya.
Ketua Komisi VIII Yandri Susanto membeberkan baru 103 kabupaten/kota yang aktif melakukan pembaharuan data ihwal penduduk miskin di daerah terkait dengan validasi data penyaluran bantuan sosial akibat pandemi Covid-19.
Artinya, menurut Yandri, masih ada 411 kabupaten/kota yang belum melakukan pembaharuan data penduduk miskin di daerah masing-masing.
Baca Juga
“Maka tidak salah atau aneh kalau kita mendengar dari media sosial, berita-berita dan informasi langsung ketika kunjungan kerja masih banyak data yang tumpang tindih dan penyaluran bansos tidak tepat sasaran,” kata Yandri saat membuka Rapat Kerja Dengan Menteri Sosial, Dalam Negeri, Desa PDTT, PPN dan Menteri Keuangan pada Rabu (1/7/2020).
Misalkan, dia mencontohkan, terdapat 2.000 data orang yang menerima bantuan sosial tidak bisa dikonfirmasi alamat dan tempat tinggalnya di Kabupaten Cianjur. Dengan demikian, dia menegaskan, perlu adanya satu data kemiskinan untuk memverifikasi dan validasi data kemiskinan secara nasional dan terkoorinasi dengan baik antara lembaga dan kementerian.
“Perlu adannya SKB untuk memastikan tidak ada wali kota, bupati, gubernur hingga desa yang tidak fokus dengan data kemiskinan dan indikatornya harus sama termasuk BPJS. Data BPJS juga tidak sinkron berapa triliun uang rakyat yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.
