Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Swedia menampik keras anggapan bahwa mereka mengutamakan kepentingan ekonomi dalam strategi memerangi pandemi Covid-19. Tudingan-tudingan tersebut, menurut Menteri Keuangan Magdalena Anderson, sama sekali tidak berdasar.
"Kami belum sedikit pun mempertimbangkan perekonomian dalam strategi yang telah kami tempuh," papar Anderson seperti diwartakan Bloomberg, Selasa (9/6/2020).
Bukti lain dari abainya pemerintahan terhadap tujuan ekonomi adalah krisis yang juga dialami negara tersebut, demikian jelas Andersson.
"Kami mengalami krisis ekonomi yang sangat dalam. Perkiraan kami, PDB kami akan mengalami penyusutan 7 persen."
Sikap pemerintah Swedia sejauh ini banyak menuai kontroversi karena tak begitu menitikberatkan kebijakan lockdown yang ketat layaknya negara-negara Eropa lainnya. Protokol pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah juga terlampau longgar, dan membuat kecaman dari negara-negara lain terus berdatangan.
Anderson mengatakan kecenderungan protokol longgar itu tak ada sangkut pautnya dengan intensi melindungi perekonomian. Ia bilang, sejak awal Swedia memang mantap dengan pilihan strategi herd immunity.
Baca Juga
Herd immunity dalah konsep dalam epidemiologi yang menggambarkan bagaimana suatu wilayah secara kolektif dapat mencegah infeksi bila beberapa persen populasi memiliki kekebalan terhadap suatu penyakit.
WHO sempat mengingatkan bahwa pendekatan ini relatif berbahaya untuk diterapkan dalam konteks penanganan Covid-19, tapi Swedia tak menggubris peringatan itu.
Strategi herd immunity Swedia juga disinyalir menjadi penyebab tingginya jumlah kasus di dalam negeri.
Mengacu data pemerintah, per Selasa (9/6) total penderita Covid-19 di Swedia sudah menembus angka 45.133. Pemerintah tak merilis secara berkala jumlah pasien yang sembuh, tapi jumlah korban meninggal di negara tersebut sudah mencapai angka 4.694 jiwa.
