Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menyurati pemerintah daerah yang lamban dalam menangani penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
Menteri Halim meminta kepala daerah bergerak cepat dan membantu desa dalam mempercepat penyaluran BLT yang bersumber dari Dana Desa tersebut.Mengingat masih banyaknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menunggu penyaluran.
“Kami berkirim surat lagi khusus kepada daerah yang penyaluran BLT Desanya masih sangat rendah, untuk dilakukan percepatan. Sekaligus kami support data terkait desa yang sudah melakukan Musdes (Musyawarah Desa) Khusus, dan desa yang belum menyalurkan BLT dana desa. Sekaligus juga untuk membantu mempercepat proses penyalurannya,” ujarnya dikutip dalam keterangan resminya Selasa (19/5/2020).
Dia mengatakan paling tidak sebanyak 12.829 desa atau 24 persen desa telah melakukan penyaluran BLT Desa kepada KPM.
Meski demikian, masih terdapat 33.345 desa atau 63 persen desa yang telah melakukan Musdes Khusus dan telah menetapkan calon KPM belum menyalurkan BLT Desa.
Keterlambatan penyaluran tersebut disebabkan karena belum selesainya proses integrasi data penerima bantuan pemerintah atau belum disahkannya calon KPM BLT Dana Desa oleh kabupaten/wali kota.
Baca Juga
“Karena memang tidak mudah melakukan sinkronisasi data untuk menghindari over lapping. Sementara waktu sudah sangat mendesak, sudah mau lebaran,” ujarnya.
Guna mengantisipasi hal tersebut, pihaknya juga telah mengeluarkan Surat Intruksi No. 2/2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu BLT Dana Desa bagi Desa yang telah Menyelenggarakan Musdes Khusus.
Surat tersebut menginstruksikan desa yang telah menyelenggarakan Musdes Khusus dan penetapan Calon KPM BLT Dana Desa mulai tanggal 9 Mei 2020, agar segera menyalurkan BLT Dana Desa kepada KPM yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Musdes Khusus Penetapan BLT Dana Desa tahap I, meski belum mendapatkan pengesahan KPM dari Bupati/Wali kota.
“Sudah saya keluarkan surat instruksi penting. Sekaligus mengajukan pengesahan sinkronisasi data di walikota/kabupaten. Selanjutnya penyaluran BLT Dana Desa tahap berikutnya dilakukan berdasarkan data KPM yang telah disahkan bupati/walikota,” ujarnya.
Dia menyebutkan lima provinsi dengan persentase jumlah desa terbanyak yang telah menyalurkan BLT Dana Desa, di antaranya Provinsi Bangka Belitung; Bali; Kepulauan Riau; Sulawesi Tengah dan; Sulawesi Tenggara.
Sementara lima provinsi dengan persentase jumlah desa paling sedikit yang telah menyalurkan BLT Dana Desa, yakni Provinsi Banten; Sumatera Utara; Kalimantan Tengah; Kalimantan Barat dan; Aceh.
“Penyaluran BLT-nya yang paling rendah Banten. Kalau tidak salah baru 5 desa yang sudah tersalurkan. Padahal Musdes Khususnya sudah banyak, sudah hampir 50 persen desa. Tapi yang salur baru 5 desa, kemudian Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Aceh. Ini adalah 5 provinsi terendah,” ungkapnya.
