Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Realisasi Jauh dari target, Jokowi Janji Penyaluran Bansos Tuntas Pekan Ini

Realisasi penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa yang tersalurkan kurang dari 15 persen dan bantuan sosial tunai kurang dari 25 persen.
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas  COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan  pemerintah daerah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan pemerintah daerah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah berulang kali bicara soal percepatan penyaluran bantuan sosial. Namun, nyatanya berdasarkan catatan teranyar yang dia miliki, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa yang tersalurkan kurang dari 15 persen dan bantuan sosial tunai kurang dari 25 persen.

“Tetapi saya juga mendapatkan informasi dari Menteri Desa maupun Menteri Sosial bahwa minggu ini akan selesai semuanya,” kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas percepatan penanganan pandemi Covid-19 melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/5/2020).

Adapun, janji penyaluran bansos rampung dalam pekan ini, bukan kali pertama diucapkan Presiden. Terakhir, Presiden meminta hal yang sama kepada Menteri Sosial Juliari Batubara dan seluruh kepala daerah pada 4 Mei 2020, atau dua pekan yang lalu.

Menteri-menteri Jokowi sempat menyatakan bahwa alasan tidak tercapainya target penyaluran bansos karena terjadi tumpang tindih data antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, Presiden menegaskan mengenai transparansi data agar bila terjadi masalah dapat dengan cepat diselesaikan.

“Beri fleksibilitas kepada daerah terutama pemerintah desa untuk mengambil kebijakan operasionalnya di lapangan sehingga akan memudahkan, tetapi tentu saja tetap akuntabilitas harus dijaga,” katanya.

Satu permasalahan mengenai data sempat memicu kericuhan antara Gubernur DKI jakarta Anies Baswedan dan 3 menteri kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Sri Mulyani mengungkap pemerintah pusat memutuskan menanggung bantuan sosial baik dalam bentuk sembako dan bantuan sosial tunai ( bantuan langsung tunai/BLT) di Jakarta Saatrapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020). Padahal anggaran awal diproyeksikan berasal dari pemerintah daerah.

Juliari juga menyatakan penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta. Dia menemukan duplikat data penerima bansos dari Kemensos dan dari pemerintah provinsi DKI Jakarta pada 15 titik penyaluran.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memaparkan sampai saat ini sudah 1,2 juta keluarga yang menerima bantuan dari pemda.

"Alhamdulillah sudah terdistribusi dengan baik. Apakah sempurna? Tidak," kata Anies.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper