Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan Alat Kontrasepsi Selama Pandemi Covid-19

Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Alifuddin meminta pemerintah memastikan ketersediaan alat kontrasepsi. Hal itu disampaikan Alifudin terkait pemberlakuan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, PSBB, atau imbauan tinggal di rumah karena pandemi Covid-19.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 21 April 2020  |  13:31 WIB
Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Alifuddin meminta pemerintah memastikan ketersediaan alat kontrasepsi. Hal itu disampaikan Alifudin terkait pemberlakuan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, PSBB, atau imbauan tinggal di rumah karena pandemi Covid-19. - Ilustrasi
Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Alifuddin meminta pemerintah memastikan ketersediaan alat kontrasepsi. Hal itu disampaikan Alifudin terkait pemberlakuan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, PSBB, atau imbauan tinggal di rumah karena pandemi Covid-19. - Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Alifuddin meminta pemerintah memastikan ketersediaan alat kontrasepsi.

Hal itu disampaikan Alifudin terkait pemberlakuan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, PSBB, atau imbauan tinggal di rumah karena pandemi Covid-19.

“Saat ini warga diminta untuk tinggal di rumah, tentu jika tidak ada alat kontrasepsi yang memadai, tidak akan dapat menunjang program Keluarga Berencana (KB) yang dicanangkan pemerintah,” kata Alifudin.

Alifudin menyampaikan permintaan itu dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI secara virtual.

RDP membahas  Penjelasan Kepala BKKBN tentang imbas Pandemi Covid-19 terhadap Program Keluarga Berencana dan Pendataan Keluarga.

Alifudin mencontohkan ada meme yang beredar di tengah masyarakat terkait dampak imbauan tinggal di rumah terhadap pelaksanaan program KB secara tidak langsung. “Meme itu berbunyi demikian, 14 hari di rumah bisa bikin negatif Corona, akan tetapi istri positif hamil,” kata Alifudin.

Dia juga menyoroti ihwal kegagalan program KB yang disebabkan minimnya tenaga kesehatan di daerah yang sulit. Selain itu, menurut dia, faktor ekonomi juga turut membuat program pemerintah itu terhambat.

“Apalagi saat ini ada wabah Covid-19 ditambah ribuan PHK di tengah masyarakat,”ujarnya.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat jumlah orang dalam pengawasan (ODP) Covid-19 hingga Senin siang (20/4/2020) mencapai 181.770 orang. Pasien dalam pengawasan (PDP) berjumlah 16.343 orang.

"Jumlah ini akan kami segera lakukan konfirmasi dengan real time PCR," ujar Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Acmad Yurianto dalam konferensi pers, Senin (20/4/2020).

Selain itu, dia menyebutkan bahwa 36 laboratorium sudah bekerja aktif dan telah diterima 20.000 tes kit Covid-19. Yuri menjelaskan bahwa spesimen yang diperiksa sampai saat ini jumlahnya mencapai 49.767, berasal dari 43.749 orang.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bkkbn Virus Corona
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top