Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Amankan Kedaulatan, Pemerintah Kirim 30 Kapal Besar ke Natuna

Pusat komando kegiatan ini akan dikoordinatori oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla). Namun, beberapa pihak seperti Polri, Bea Cukai, TNI masih akan ikut berpatroli.
Nindya Aldila
Nindya Aldila - Bisnis.com 09 Maret 2020  |  22:00 WIB
Mahfud MD - Bisnis/Rayful Mudassir
Mahfud MD - Bisnis/Rayful Mudassir

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah memerintahkan sebanyak 30 kapal dari pantai utara (pantura) untuk memasuki zona ekonomi eksklusif di Pulau Natuna.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menutuekan ini sebagai tindak lanjut instruksi Presiden terkait dengan keamanan laut di Natuna, Kepulauan Riau setelah berhasil mengusir kapal atau perahu asing yang masuk tanpa izin di zona ekonomi eksklusif (ZEE). Sebanyak 30 kapal yang didatangkan ini berukuran besar yakni 100 gros ton (GT).

“Mulai besok [10 Maret 2020] akan ada kapal besar dari pantura sebanyak 29 unit dan satu menyusul yang bisa melaut mencari ikan ke tengah ZEE. Di situ [akan] banyak kapal Indonesia selain mencari ikan juga sekaligus memanfaatkan dan menjaga daerah teritorial,” tuturnya, Senin (9/3/2020).

Pusat komando kegiatan ini akan dikoordinatori oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla). Namun, beberapa pihak seperti Polri, Bea Cukai, TNI yang saat ini masih bertugas menjaga perairan di sana juga masih akan ikut berpatroli.

Berdasarkan instruksi Presiden, terdapat dua hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah, pertama hak berdaulat atas zona ekonomi eksklusif (ZEE). Kedua, menghidupkan masyarakat Natuna dengan kegiatan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan.

Pemerintah juga telah menyepakati keputusan terkait dengan hasil tangkapan ikan akan dijual di pasar di Selat Lampah atau Natuna bagian utara.

“Dan tentu secara pelan tapi pasti, nelayan setempat pada saatnya akan punya kapal besar juga. Kapal besar tadi akan bekerja sama dengan penduduk setempat agar saling menguntungkan dan saling melindungi,” lanjutnya.

Seperti diberitakan pada akhir tahun lalu, Kementerian Luar Negeri mengkonfirmasi adanya pelanggaran atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, termasuk kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, dan pelanggaran kedaulatan oleh Penjaga Pantai China di perairan Natuna.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mahfud md natuna
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top