Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Presiden Jokowi Didesak Hadiri Sidang Uji Materi UU KPK di MK

Pegiat anti korupsi yang tergabung di dalam tim Advokasi UU KPK di Mahkamah Kontitusi meminta Presiden Joko Widodo untuk hadir di dalam persidangan uji materi UU KPK.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 09 Maret 2020  |  17:20 WIB

Bisnis.com, JAKARTA  -  Pegiat anti korupsi yang tergabung di dalam tim Advokasi UU KPK di Mahkamah Kontitusi meminta Presiden Joko Widodo untuk hadir di dalam persidangan uji materi UU KPK.

Kuasa hukum pemohon Mudjikartika menuturkan wakil pemerintah yang hadir di dalam persidangan tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim.

“Kami meminta supaya MK dengan otoritasnya memanggil presiden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan majelis hakim yang tidak bisa dijawab oleh wakil pemerintah di persidangan,” kata dia saat memberi keterangan pers ihwal sikap pegiat anti korupsi terhadap problematika revisi UU KPK di Kantor Indonesian Corruption Watch (ICW), pada Senin (9/3/2020).

Mudjikartika mencontohkan ketika majelis hakim bertanya mengapa menteri yang dianggap buruk ketika proses revisi justru tetap diangkat oleh Presiden. Ia menuturkan jangan sampai majelis hakim tidak memiliki jawaban atas pertanyaanya sendiri sampai persidangan selesai.

“Kecuali jika majelis hakim dapat menghadirkan Presiden,”tuturnya.

Saat ini, sidang uji formal dan materiil UU KPK di Mahkamah Konstitusi telah memasuki tahapan pemeriksaan ahli-ahli. Artinya, segera memasuk babak akhir. Hal ini juga berarti hampir genap lima bulan UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 tahun 2002 tenang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku.

Sidang uji formil dan materil UU KPK di Mahkamah Kontitusi berikutnya dijadwalkan pada berlangsung pada tanggal 16 Maret mendatang dengan agenda mendengar keterangan-keterangan ahli pemohon.

“Kami berharap MK menggangap Uji Materi ini penting dan mendesak selama beberapa bulan pasca berlakunya UU KPK,” tuturnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK mk mahkamah konstitusi revisi uu kpk
Editor : Sutarno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top