Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Pemerintah Masih Abaikan Masyarakat Adat

Nasib masyarakat adat di Indonesia masih diberikan perhatian sebelah mata oleh pemerintah Indonesia.
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 25 Februari 2020  |  19:42 WIB
Pemerintah Masih Abaikan Masyarakat Adat
Anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berfoto di mobil golf usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/3). - Antara/Rosa Panggabean
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah cenderung abai akan nasib masyarakat adat di Indonesia. Padahal, mereka sudah memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia.

Muhammad Arman, Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan HAM PB AMAN menyatakan masyarakat adat adalah aktor utama penjaga kelestarian lingkungan hidup, yang memberi nilai lebih bagi ekonomi.

Dalam riset yang dilakukan AMAN pada 2018 menunjukan nilai ekonomi pengelolaan sumber daya alam (SDA) di enam wilayah adat menghasilkan Rp159,21 miliar per tahun, dan nilai jasa lingkungan mencapai Rp170,77 miliar per tahun.

“Kondisi ini jelas dapat mendorong perekonomian di daerahnya,” ujar Arman melalui siaran pers yang diterima Bisnis, Selasa (25/2/2020).

Arman menjelaskan, salah satu bentuk sumbangan nyata Masyarakat Adat di Bidang Ekonomi, melalui  Koperasi Simpan Pinjam yang disebut Credit Union (CU). Dia menyatakan, CU justru berkembang setelah mengalami proses inkulturasi budaya dengan Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Barat pada tahun 80-an.

“CU kemudian tumbuh besar menjadi gerakan ekonomi rakyat, tak hanya untuk dan di wilayah Masyarakat Dayak di Kalimantan Barat tetapi meluas  hampir sebagian besar pulau Kalimantan, Papua, NTT, dan Pulau Jawa,” tuturnya.

Alexander Mering, Comm Program Peduli-Kemitraan menambahkan, pada 2018, CU di Kalimantan Barat memiliki aset sebesar Rp6,5 triliun, sementara  di tahun yang sama, APBD Provinsi Kalimantan Barat hanya Rp5,9 triliun. meski demikian, masih sedikit penghargaan yang telah diberikan oleh pemerintah, bahkan oleh masyarakat umum.

Bona Beding dari Forum Masyarakat Adat Pesisir menilai, dari kondisi tersebut sayangnya masyarakat pun masih memandang masyarakat adat secara sepotong-sepotong. Sebagai contoh, masyarakat umum mengakui tari-tariannya, tetapi merendahkan kepercayaan dan pengetahuan yang tertanam dari golongan masyarakat adat.

“Kebudayaan bahari kita, lahir dari ketangguhan dan pengetahuan masyarakat adat,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

masyarakat adat
Editor : Novita Sari Simamora
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top