Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Komponen Cadangan Berbeda dengan Wajib Militer, Kok Bisa?

Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan Bondan Tiara Sofyan menegaskan Komcad bukan wajib militer. Masyarakat tidak diwajibkan untuk mengikuti serangkatan kegiatan kemiliteran itu.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 21 Februari 2020  |  08:56 WIB
Komponen Cadangan Berbeda dengan Wajib Militer, Kok Bisa?
Tentara Nasional Indonesia (TNI) - Istimewa
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan akan merekrut Komponenan Cadangan (Komcad) guna mendukung sistem pertahanan negara. Komponen ini berbeda dengan wajib militer di sejumlah negara.

Keberadaan komcad telah diatur dalam UU Nomor 23/2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan Bondan Tiara Sofyan menegaskan Komcad bukan wajib militer. Masyarakat tidak diwajibkan untuk mengikuti serangkatan kegiatan kemiliteran itu.

“Komcad bukan wajib militer. Pendaftaran komcad dibuka secara sukarela untuk usia 18-35 tahun. Jadi siapa yang mau ayo mendafatar nanti ada syarat-syaratnya,” katanya di Kemhan RI, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Pendaftar akan mengikuti serangkaian seleksi. Jika dinyatakan lulus syarat awal, dilanjutkan dengan mengikuti latihan militer selama tiga bulan. Setelah itu, barulah peserta diangkat menjadi komponen cadangan.

Para komcad juga akan memiliki komandan pasukan. Selain itu, komponen ini bakal diberikan latihan penyegaran dalam waktu tertentu secara reguler. Selesai mengikuti latihan dasar, mereka dipersilakan kembali menjalani profesi semula.

“Harapannya seperti itu [25.000 komcad], apakah nanti akan tercapai dalam berapa tahun nanti tergantung anggarannya,” ujarnya.

Komponen cadangan nantinya hanya akan digunakan saat kondisi darurat. Mereka baru diturunkan setelah ada perintah mobilisasi dari Presiden dan disetujui oleh DPR.

Saat ini, Kemhan masih menunggu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP). PP ini masih dalam proses harmonisasi. Peraturan tersebut diklaim sudah memasuki pembahasan akhir di Sekretariat Negara.

“Begitu PP-nya selesai, kita segera sosialisasi,” imbuhnya.

Bondan Tiara menjelaskan, kampanye perekrutan itu akan disampaikan dengan berbagai platform termasuk media sosial. Upaya ini untuk menarik minat para milenial masuk dan terlibat dalam sistem pertahanan negara.

“Kalau hak-haknya [yang didapat] seperti yang disebutkan uang saku, tapi terbatas sesuai dengan latihan dasar militer. Secara semuanya sama karena latihan itu sama semua tingkat. Kemudian dia mendapat perlengkapan perorangan jaminan kesehatan dan asuransi,” terangnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

tni wajib militer bela negara
Editor : Nancy Junita
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top