Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Komponen Cadangan Berbeda dengan Wajib Militer, Kok Bisa?

Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan Bondan Tiara Sofyan menegaskan Komcad bukan wajib militer. Masyarakat tidak diwajibkan untuk mengikuti serangkatan kegiatan kemiliteran itu.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 21 Februari 2020  |  08:56 WIB
Tentara Nasional Indonesia (TNI) - Istimewa
Tentara Nasional Indonesia (TNI) - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan akan merekrut Komponenan Cadangan (Komcad) guna mendukung sistem pertahanan negara. Komponen ini berbeda dengan wajib militer di sejumlah negara.

Keberadaan komcad telah diatur dalam UU Nomor 23/2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan Bondan Tiara Sofyan menegaskan Komcad bukan wajib militer. Masyarakat tidak diwajibkan untuk mengikuti serangkatan kegiatan kemiliteran itu.

“Komcad bukan wajib militer. Pendaftaran komcad dibuka secara sukarela untuk usia 18-35 tahun. Jadi siapa yang mau ayo mendafatar nanti ada syarat-syaratnya,” katanya di Kemhan RI, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Pendaftar akan mengikuti serangkaian seleksi. Jika dinyatakan lulus syarat awal, dilanjutkan dengan mengikuti latihan militer selama tiga bulan. Setelah itu, barulah peserta diangkat menjadi komponen cadangan.

Para komcad juga akan memiliki komandan pasukan. Selain itu, komponen ini bakal diberikan latihan penyegaran dalam waktu tertentu secara reguler. Selesai mengikuti latihan dasar, mereka dipersilakan kembali menjalani profesi semula.

“Harapannya seperti itu [25.000 komcad], apakah nanti akan tercapai dalam berapa tahun nanti tergantung anggarannya,” ujarnya.

Komponen cadangan nantinya hanya akan digunakan saat kondisi darurat. Mereka baru diturunkan setelah ada perintah mobilisasi dari Presiden dan disetujui oleh DPR.

Saat ini, Kemhan masih menunggu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP). PP ini masih dalam proses harmonisasi. Peraturan tersebut diklaim sudah memasuki pembahasan akhir di Sekretariat Negara.

“Begitu PP-nya selesai, kita segera sosialisasi,” imbuhnya.

Bondan Tiara menjelaskan, kampanye perekrutan itu akan disampaikan dengan berbagai platform termasuk media sosial. Upaya ini untuk menarik minat para milenial masuk dan terlibat dalam sistem pertahanan negara.

“Kalau hak-haknya [yang didapat] seperti yang disebutkan uang saku, tapi terbatas sesuai dengan latihan dasar militer. Secara semuanya sama karena latihan itu sama semua tingkat. Kemudian dia mendapat perlengkapan perorangan jaminan kesehatan dan asuransi,” terangnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

tni wajib militer bela negara
Editor : Nancy Junita
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

Foto

BisnisRegional

To top