Pemerintah Wacanakan Pembentukan FKUB Nasional

Pemerintah mewacanakan penguatan kerukunan antarumat beragama di Tanah Air. Salah satunya dengan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) secara nasional.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 08 Februari 2020  |  03:35 WIB
Pemerintah Wacanakan Pembentukan FKUB Nasional
Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di halaman Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (18/3/2019). - ANTARA/Wahyu Putro A

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mewacanakan penguatan kerukunan antarumat beragama di Tanah Air. Salah satunya dengan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) secara nasional.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan FKUB nasional tersebut perlu dibentuk mengingat selama forum ini hanya berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Akan tetapi belum ada forum serupa secara nasional. 

“Salah satu yang dibahas [dengan Wakil Presiden Ma`ruf Amin] adalah memperkuat instrumen Forum Kerukunan Umat Beragam atau FKUB yang selama ini sudah ada, namun kita melihat data kita ada daerah provinsi memiliki FKUB semua kabupaten/kota ada yang memiliki ada yang tidak, ada yang aktif dan tidak,” katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Adapun meski hampir seluruh daerah memiliki forum tersebut, namun tidak menjamin semuanya aktif. Beberapa pemerintah daerah dinilai belum menaruh perhatian terhadap penguatan lembaga itu dengan dukungan anggaran.

Hasilnya, forum tersebut tidak difungsikan untuk mempererat hubungan antarumat beragama di daerah. Adapun wacana pembentukan FKUB di tingkat Nasional diusulkan untuk mengakomodir gerakan kerukunan umat beragama, terutama menghindari konflik beragama.

“Kalau mengacu pada pengamatan kita di daerah yang FKUBnya aktif, relatif kerukunan keagamaannya juga baik, sehingga potensi konflik sosial yang didasarkan pada faktor keagamaan juga minim," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa`adi mengatakan sejatinya FKUB berjalan di daerah. Namun kerja forum tersebut tidak efektif.

“Jadi saya kira mekanisme itu dilaksanakan dan payung hukumnya sementara ini menggunakan peraturan bersama menteri yakni menteri agama dan kemendagri ini barang kali yg terus kami dorong agar FKUB itu lebih efektif dlama pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kemenag, kerukunan beragama, Tito Karnavian

Editor : Yustinus Andri DP
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top