Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kasus BLBI : Permintaan KPK Dianggap Berlebihan

Permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Kapolri dan Interpol untuk menangkap Syamsul Nrsalim dan istrinya Itjih Nursalim dianggap tindakan berlebihan dan tidak berdasarkan hukum.
MG Noviarizal Fernandez
MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com 22 November 2019  |  19:30 WIB
Maqdir Ismail - Antara
Maqdir Ismail - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Kapolri dan Interpol untuk menangkap Syamsul Nrsalim dan istrinya Itjih Nursalim dianggap tindakan berlebihan dan tidak berdasarkan hukum.

Praktisi hukum, Maqdir Ismail, menilai dalam putusan Mahkamah Agung (MA) terkait perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) yang secara tegas menyatakan SAT tidak melakukan perbuatan pidana korupsi.

SAT, lanjutnya, juga tidak terbukti merugikan keuangan negara sebab yang dilakukan dalam masa jabatannya sebagai Kepala BPPN hanya menjalankan kewajiban dan melaksanakan perintah jabatan. Karena itu, menurutnya, dalam perkara SAT yang didakwa bersama-sama dengan SN dan IN tidak terbukti melakukan perbuatan pidana.

Jadi secara mutatis mutandis SN dan Ibu IN juga tidak melakukan perbuatan pidana korupsi. Apalagi dalam putusan MA, pemberian SKL oleh BPPN kepada SN dianggap bukan merupakan perbuatan pidana. Maka pihak penerima SKL tidak dikatakan telah melakukan perbuatan pidana.

"Jika KPK menganggap ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh penerima SKL, tentu pendapat tersebut adalah pendapat yang keliru,” ujar Maqdirnya, Jumat (22/11/2019).

Lebih lanjut Maqdir meminta KPK menghormati putusan MA dalam perkara SAT, sebab harus dipahami pada halaman 107-108 dalam putusan tersebut menyatakan, LHP BPK Nomor 12/LHP/XXI/ yang terbit 25 Agustus 2017 tidak sesuai dengan Standar Pemeriksaan Audit yang diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

Ketidaksesuaian itu dapat dilihat dari tidak dilakukan uji kelayakan atas bukti dokumen pendukung dalam LHP BPK 2017 dengan dokumen atau informasi yang pernah diterima oleh Auditor BPK pada Tahun 2002 dan 2006 sebelumnya.

Hal itu, sambung Maqdir, menunjukkan kerugian yang didalilkan JPU KPK bersifat in dubio pro reo,yakni hal timbul keraguan atau ketidakjelasan dalam menentukan suatu kejadian maka harus diputus dengan menguntungkan Terdakwa. Artinya, dalam peraka SAT tidak ada kerugian keuangan negara.

Ketika, paparnya, tidak ada kerugian keuangan negara, masih kata Maqdir, maka tidak satu orang pun dapat dijadikan sebagai tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor, sebagaimana dipersangkakan kepada SN dan IN.

Maqdir juga menyarankan, agar pimpinan KPK yang hampir habis masa jabatannya tidak membuat pernyataan dan keputusan yang tidak perlu. Mereka, kata Maqdir tidak sepatutnya meninggalkan pekerjaan yang tidak didasarkan atas hukum kepada pimpinan KPK yang akan datang.

“Sebaiknya Pimpinan KPK itu menghormati hukum, dengan cara menghormati putusan pengadilan, yaitu putusan MA dalam perkara SAT,” pungkas Maqdir.

Sebelumnya, KPK telah memasukkan SN ke dalam daftar pencarian orang. Hal itu dikonfirmasi Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat ditanya mengenai status taipan tersebut. “Iya DPO, “ katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK kasus blbi
Editor : Rustam Agus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top