Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat paripurna dengan agenda tunggal yaitu pengambilan keputusan tingkat dua pencalonan Kepala Polri Komjen Pol Idham Aziz.
Pada rapat tingkat satu, Idham diputuskan lolos secara aklamasi dalam uji kelayakan dan kepatutan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani kemudian bertanya kepada peserta rapat apakah Idham bisa disetujui menjadi Kapolri. Semua sepakat.
“Semoga dengan terpilihnya saudara [Idham] bisa mengemban tugas dan menjalankan amanah,” katanya saat memimpin sidang di Kompleks Parlemen, Jakarta (31/10/2019).
Saat uji kelayakan dan kepatutan, Idham yang menjabat sebagai Kabareskrim tidak membawa visi dan misi. Ketiadaan ini karena mengikuti visi misi yang dimiliki Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.
Meski tidak memiliki visi dan misi, Idham mempunyai target selama 14 bulan menjadi Kapolri. Penguatan Polri yang profesional, modern, tepercaya (promoter) ini diimplementasikan dalam 7 program prioritas.
Ketujuh program prioritas ini yaitu, mewujudkan SDM yang unggul, pemantapan harkamtibnas, dan penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.
Baca Juga
Selanjutnya adalah program pemantapan manajemen media, penguatan sinergi polisional, penataan kelembagaan dan terakhir penguatan pengawasan.
Selain itu, Idham juga memiliki lima komitmen Kapolri. Semuanya mengamankan program pembangunan nasional, memantapkan soliditas internal dan sinergitas TNI Polri, mewujudkan insan Bhayangkara yang bersih dan bebas KKN, menuntaskan kasus yang menjadi perhatian publik, serta menyiapkan suksesi pimpinan Polri selanjutnya.
Idham dicalonkan setelah Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian diberhentikan dari jabatannya dan polisi karena diangkat Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Dalam Negeri.
