Jokowi Perintahkan Menkopolkam Mahfud MD Cegah Meluasnya Manipulator Agama

Presiden Joko Widodo meminta para menteri mencegah meluasnya manipulator agama atau radikalisme.
Yodie Hardiyan
Yodie Hardiyan - Bisnis.com 31 Oktober 2019  |  16:48 WIB
Jokowi Perintahkan Menkopolkam Mahfud MD Cegah Meluasnya Manipulator Agama
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (tengah), Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) dan Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan) dan Kartika Wirjoatmodjo (kanan) sebelum memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (30/10/2019). - ANTARA/Wahyu Putro A

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta para menteri mencegah meluasnya manipulator agama atau radikalisme.

Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019) dalam rapat terbatas membahas penyampaian program dan kegiatan di bidang politik, hukum dan keamanan. Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk mengkoordinasikan masalah ini.

"Harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya, dengan apa yang sekarang ini banyak disebut yaitu mengenai radikalisme. Atau mungkin, nggak tau, apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan, misalnya manipulator agama," kata Jokowi.

Dalam rapat tersebut, Jokowi memberi sejumlah perintah kepada Mahfud. Selain soal radikalisme, Jokowi juga meminta supaya hukum harus menjamin keberanian investor dan pelaku industri dalam menjaga program-program pemerintah.

"Saya ngomong apa adanya jangan sampai aparat hukum kita dibajak oleh mafia sehingga program-program yang harusnya bisa kita lihat progressnya, perkembangannya, menjadi tidak jalan karena ada pembajakan tadi," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan banyak pejabat pemerintah dan BUMN yang berinovasi dalam menjalankan program strategis justru digigit. Jokowi mengatakan akan menggigit balik mafia. Jangan sampai, menurut Jokowi, para mafia yang menggigit dan menghadang program pembangunan terus berkeliaran.

Menurutnya, instrumen dan aparat hukum Indonesia harus mendukung program-program strategis pemerintah dalam memecahkan permasalah bangsa, memberikan keberanian kepada para pelaku usaha, BUMN serta birokrasi untuk berinovasi yang jelas tidak ada niat jahatnya.

"Jangan dicari-cari kesalahannya. Istilah hukumnya mens rea. Yang tidak ada niat melawan hukum jangan dicari-cari. Tapi jika ada niat jahatnya silakan diselesaikan," kata Jokowi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
mahfud md, Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Editor : Sutarno
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top