Bisnis.com, JAKARTA – Partai Gerindra dipastikan akan bergabung dengan pemerintah setelah Presiden Jokowi memanggil Ketua Umum Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo ke Istana Negara. Banyak pihak memprediksi pengawasan terhadap pemerintah akan lemah karena koalisi terlalu gemuk.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Gerindra, Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa meski partai pendukung Jokowi menguasai 73 persen di parlemen, tidak berarti membuat dugaan tersebut benar.
“Checks and balances itu tidak harus berada di luar pemerintahan. Di DPR seperti kami bertugas melakukan checks and balances. Sekalipun kita sekarang semua menjadi partai pendukung pemerintah, tapi juga melakukan kritik yang konstruktif,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10/2019).
Riza yang juga Ketua DPP Gerindra menjelaskan bahwa tugas partai pendukung pemerintah harus lebih dulu memberi masukan sebelum dikoreksi atau kritik publik. Dengan begitu, dia yakin fungsi pengawasan dari legislatif tidak akan melempem.
“Tentu anggota DPR dengan semua fraksi dan partainya harus memberikan koreksi checks and balances. Itu sudah jadi aturan tata negara kita yang harus terus kita jalankan, laksanakan, dan budayakan sebagai bagian dari demokrasi,” jelasnya.
Kemudian apabila Prabowo benar menjadi menteri pertahanan karena diminta Jokowi membantu di bidang itu, Riza menuturkan bahwa negara akan semakin kuat. Pada pemilihan presiden lalu Prabowo memiliki konsep untuk memperkuat Indonesia agar tidak diganggu negara lain.
“Prabowo adalah militer yang cerdas, pintar, berpengalaman, dan punya jaringan yang kuat di dalam maupun luar negeri. Saya sangat optimistis di bawah kepemimpinan Prabowo sebagai menteri pertahanan, Indonesia akan lebih baik,” ucapnya.
