Bisnis.com, JAKARTA — Partai Amanat Nasional menilai tidak ada istilah koalisi dan oposisi antarpartai di Indonesia. Yang tepat adalah di dalam atau luar pemerintahan.
Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yandri Susanto mengatakan bahwa apabila ada partai yang tidak mendapat jatah menteri untuk membantu presiden, pasti akan berada di luar pemerintah
“Kalau kita tidak duduk di menteri, ya mungkin Demokrat di situ ada PKS, ada PAN. Ya otomatis itu [di luar pemerintahan],” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10/2019).
Saat ini Presiden Joko Widodo sedang memanggil orang-orang yang akan menjadi calon menteri. Perwakilan dari PAN, PKS, dan Demokrat belum terlihat. Sementara PKS sudah menyatakan menjadi penyeimbang pemerintah.
Yandri menjelaskan bahwa apabila PAN tidak dapat menteri, maka kontrol kepada pemerintah akan dilakukan dengan baik. Akan tetapi dipastikan tidak akan menyerang habis-habisan.
“Kalau kami di luar ya bebas, mengkritisi, mengajukan saran pendapat secara terbuka, bebas. Beda dengan teman-teman yang ada di dalam pemerintahan. Mungkin ada mekanisme tersendiri,” jelasnya.
Cara pengawasan yang dilakukan adalah dengan menjalankan fungsi legislatif seperti anggaran yang akan diperkuat. Jika ada kebijakan yang kurang pas akan dikritisi. Tapi kalau benar akan didukung.
Dengan kekuatan Jokowi sebesar 73 persen di legislatif, Yandri optimistis kekuatan penyeimbang tidak akan melempem.
“Kini bukan masalah besar atau tidak besar. Saya yakinkan juga orang-orang yang duduk di pemerintahan tidak akan membabi buta dukung Jokowi kalau misalkan programnya itu terlalu melenceng,” ucapnya.
