Bisnis.com, JAKARTA – Hampir semua ketua umum partai politik yang bukan pengusung Presiden Joko Widodo bertemu dengannya di Istana Negara dalam sebulan terakhir. Hanya Partai Keadilan Sejahtera yang tidak dan tetap yakin menjadi oposisi.
Bahkan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu Jokowi hari ini saat presiden sedang memanggil calon menteri. Sinyal Gerindra menjadi koalisi semakin kuat.
Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa partainya pasti ada teman yang menjadi oposisi.
“Tidak, tidak. [PKS] tidak akan sendirian. Liat saja,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/10/2019).
Keyakinan tersebut Hidayat dapat mengacu pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Di situ legislatif berfungsi melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah.
“Melakukan peran kontrol itu bisa jadi mengkritik pemerintah dan bisa jadi itu artinya sama saja dengan agenda PKS. Nomor dua, rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi. Pemilik kedaulatan tertinggi itu bukan partai, bukan anggota dewan, bukan presiden, tapi rakyat,” jelasnya.
Baca Juga
Berdasarkan Parameter Politik Indonesia, publik tidak ingin ada koalisi antara Gerindra dengan pemerintah. Sebanyak 32,5 persen setuju, 40,5 persen tidak setuju, dan 27 persen tidak jawab.
Parameter Politik Indonesia melakukan survei nasional dengan wawancara tatap muka pada 5—12 Oktober 2019.
Ada 1000 responden yang dipilih secara acak di 34 provinsi melalui metodologi stratified multi stage random sampling. Tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen dengan kesalahan 3,1 persen.
Apabila Gerindra bergabung dengan pemerintah, Hidayat tidak melihat ada sikap haus jabatan dari mereka. Tentu ada konsekuensi yang bakal didapat.
“Rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang kemarin memilih dan mengantarkan partai itu pada poisisinya masing-masing tentu akan menilai secermat mungkin. Dan itu jadi ukuran nanti barangkali di pilkada 2020,” ucapnya.
