Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pidato Jokowi Tak Ada Isu Penegakan Hukum, Hasto : Ini Bukan Pidato Kenegaraan

Pidato pelantikan Presiden Joko Widodo di gedung DPR/MPR pada Minggu (20/10/2019) tidak menyinggung isu penegakan hukum, hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi.
JIBI
JIBI - Bisnis.com 21 Oktober 2019  |  10:15 WIB
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meladeni pers di sela-sela rapat pleno penetapan anggota DPR terpilih di Jakarta, Sabtu (31/8/2019). -Bisnis.com - Samdysara Saragih
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meladeni pers di sela-sela rapat pleno penetapan anggota DPR terpilih di Jakarta, Sabtu (31/8/2019). -Bisnis.com - Samdysara Saragih

Bisnis.com, JAKARTA - Pidato pelantikan Presiden Joko Widodo di gedung DPR/MPR pada Minggu (20/10/2019) tidak menyinggung isu penegakan hukum, hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan yang Jokowi sampaikan adalah pidato pengukuhan, bukan pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019. Sehingga, yang terkandung dalam pidato pengukuhan adalah sebuah visi Indonesia pada 2045.

"Sebuah haluan yang harus kita jalankan sebagai suatu bangsa agar punya arah," kata Hasto di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat pada Minggu (20/10/2019).

Dari pidato sepanjang 10 halaman yang dibaca Jokowi, tidak ada satu kalimat atau paragraf pun yang membahas soal hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi. Pidato Jokowi hanya berfokus kepada pembangunan ekonomi.

Aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Rivan Lee Ananda menilai Presiden tidak memahami HAM.

“Konsep keadilan yang tertulis dalam Nawacita seolah hanya sebatas interpretasi subyektif yang tidak berpihak kepada korban pelanggaran HAM berat," kata Rivan melalui pesan teks, Minggu (20/10/2019).

Dalam pidatonya, Jokowi memaparkan lima program yang menjadi fokus pengerjaan dalam lima tahun mendatang. Kelima program itu adalah pembangunan sumber daya manusia, meneruskan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM, penyederhaan birokrasi investasi, dan transformasi ekonomi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Hasto Kristiyanto Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin

Sumber : Tempo.co

Editor : Akhirul Anwar
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top