Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah menyampaikan pidato terkait fokus pemerintahannya lima tahun kedepan. Dalam pidatonya itu, Jokowi sama sekali tidak menyinggung soal Hak Asasi Manusia.
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menyebut tidak disinggungnya isu HAM adalah bahan kampanye saja untuk meraih suara saat Pemilu 2019 silam.
"Disebutnya HAM selama ini hanya sebagai barang jualan kampanye semata. Sebagaimana dagangan, ia akan selesai ketika barangnya terjual," kata Rivan kepada Bisnis, Minggu (20/10/2019).
Menurutnya Jokowi tidak memberi tempat isu HAM di negara ini. Jokowi, kata Rivan telah selesai dengan isu-isu HAM.
Atas dasar itu, Rivan menyebut bahwa Jokowi telah lupa dengan nawacita yang dulu ia gaungkan tentang HAM. Poin nawacita itu, kata Rivan, tidak jelas juntrungannya saat ini.
Lebih jauh, Rivan menilai bahwa negara menganggap bahwa HAM adalah penghambat dalam melakukan sesuatu. Padahal, menurut Rivan, HAM adalah keharusan dalam mempertimbangan sebelum, saat, bahkan sesudah memutuskan sebuah kebijakan.
Baca Juga
"Tidak terbahasnya isu HAM ini pula menggambarkan arah pemerintahan lima tahun ke depan. Isu HAM menjadi subordinat, namun di sisi lain glorifikasi terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota dewan HAM sangat berlebihan di saat pekerjaan rumah tentang HAM itu sendiri tidak ada yang selesai," tuturnya.
