1. Heboh Bocoran Nama Menteri, Jokowi Posting Foto Telepon Tergantung
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku telah menerima menerima beberapa versi “bocoran” nama-nama menteri kabinet untuk pemerintahan periode 2019-2024.
Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dalam berbagai akun media sosial resminya seperti Facebook (Presiden Joko Widodo) dan Instagram (@jokowi).
Baca selengkapnya di sini.
2. UU Baru Mulai Berlaku, KPK akan Kehilangan Arah?
Selamat datang undang-undang baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hari ini, lembaga itu mulai memberlakukan sejumlah pasal yang termaktub dalam UU KPK hasil revisi.
Setelah menempuh perjalanan panjang yang dibumbui perdebatan sejumlah pihak, akhirnya UU baru itu berlaku tanpa tanda tangan Presiden Joko Widodo, dan juga tanpa penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
Baca selengkapnya di sini.
3. Ini Kekayaan Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin yang Terjaring OTT KPK
Sebelum terjaring operasi tangkap tangan KPK, Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin tercatat memiliki harta bernilai Rp20 miliar lebih.
Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (16/10).
Baca selengkapnya di sini.
4. Demo Mahasiswa: Jumlah Massa Tak Sesuai Target, Polisi Dituding Intervensi Rektorat
Massa mahasiswa mulai menggelar aksi di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019). Jumlah massa yang di bawah target dinilai terjadi akibat adanya intervensi Kepolisian melalui rektorat kampus yang meminta mahasiswa tak turun ke jalan.
Erfan Kurniawan Menteri Luar Negeri Universitas Negeri Jakarta mengatakan situasi itu membuat rektorat di sejumlah kampus mendatangi sekretariat mahasiswa untuk menahan mahasiswa turun ke jalan dan mengikuti aksi.
Baca selengkapnya di sini.
5. Publik Tidak Setuju Gerindra Gabung Pemerintah
Presiden Joko Widodo telah berbincang empat mata dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan salah satu pembahasan yaitu ajakan koalisi. Parameter Politik Indonesia meriset pandangan masyarakat terkait persoalan tersebut.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan bahwa nyatanya publik tidak ingin ada koalisi antara Gerindra dengan pemerintah. Sebanyak 32,5 persen setuju, 40,5 persen setuju, dan 27 persen tidak jawab.
Baca selengkapnya di sini.
