Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah AS menyatakan tidak memiliki rencana untuk memblokir perusahaan China listing di bursa AS.
"Pemerintah AS tidak berencana melarang perusahaan China memperdagangkan sahamnya di bursa AS pada saat ini," papar Juru Bicara Departemen Keuangan AS Monica Crowley seperti dilansir Bloomberg, Minggu (29/9/2019).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kabar bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump tengah mempertimbangkan melakukan delisting atas perusahaan-perusahaan China di bursa AS. Langkah itu menjadi upaya membatasi investasi AS di perusahaan asal Negeri Panda.
Pada Jumat (27/9), Reuters melaporkan kabar tersebut membuat indeks bursa besar AS turun. Saham Intercontinental Exchange Inc, pemilik NYSE, turun 1,88 persen sedangkan Nasdaq Inc anjlok 1,7 persen.
Adapun saham Alibaba merosot 5,15 persen, JD.com turun 5,95 persen, dan Baidu Inc jatuh 3,67 persen. Sementara itu, saham iShares China Large-Cap ETF ditutup melemah 1,15 persen.
Hubungan ekonomi AS-China tidak menunjukkan perbaikan menyusul mandeknya negosiasi untuk mengakhiri perang dagang antara kedua negara. Sengketa dagang ini telah berkontribusi memperlambat pertumbuhan ekonomi global.
Sumber Reuters mengungkapkan tujuan delisting adalah untuk mengatasi strategi sipil-militer yang dianut perusahaan teknologi China, menghadapi program Made in China 2025, dan makin meluasnya pengawasan Beijing di Xinjiang.
Washington Bantah Rencana Blokir Perusahaan China dari Bursa AS
Sebelumnya, beredar kabar bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump bakal melakukan delisting perusahaan China yang melantai di bursa AS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Topik
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
6 jam yang lalu
Target Harga dan Prospek PGAS Jelang 2025
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
2 jam yang lalu
Mayor Teddy Bantah Prabowo Sakit, Ini Kondisi Sebenarnya
2 jam yang lalu
KPK Periksa 2 Tersangka Korupsi Shelter Tsunami Lombok
4 jam yang lalu