Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Lobi Partai Usai, DPR Sepakat Tunda Empat RUU

Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyetujui untuk menunda pengesahan empat rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas.
 Petugas kepolsian menghalau mahasiswa saat berusaha membubarkan aksi dari berbagai perguruan tinggi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Antara/Muhammad Adimaja
Petugas kepolsian menghalau mahasiswa saat berusaha membubarkan aksi dari berbagai perguruan tinggi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Antara/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyetujui untuk menunda pengesahan empat rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan bahwa dalam pertemuan itu mereka sepakat menunda Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Lembaga Permasyarakatan.

“Untuk memberikan waktu baik kepada DPR maupun pemerintah untuk mengkaji dan mensosialisasikan kembali secara masif isi dari kedua RUU tersebut agar masyarakat lebih bisa memahaminya,” katanya di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Bambang (Bamsoet) menjelaskan bahwa dua RUU lainnya yang ditunda sesuai permintaan Jokowi soal pertanahan dan Minerba. Keduanya masih dalam pembahasan ditingkat I dan belum masuk dalam tahap pengambilan keputusan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 ayat 2, setiap RUU harus mendapat persetujuan legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, jika presiden tidak bersedia ubah UU, maka revisi tidak akan terjadi.

“Karena ditunda, maka DPR bersama pemerintah akan mengkaji kembali pasal per pasal yang terdapat dalam RUU KUHP, khususnya yang menjadi sorotan publik. Sambil juga kita akan gencarkan kembali sosialisasi tentang RUU KUHP. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan penjelasan yang utuh, tak salah tafsir apalagi salah paham menuduh DPR dan pemerintah ingin mengebiri hak-hak rakyat,” jelasnya.

DPR sendiri tidak menjabar sampai kapan akan menunda pengesahan RUU yang tinggal disetujui menjadi UU. Sementara pemerintah ingin agar dibahas lagi di legislatif periode 2019—2024.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Editor : Rahayuningsih
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper