Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Begini Pandangan Pakar Hukum Yusril Ihza Mahendra Soal Revisi UU KPK

Revisi undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai perlu dilakukan untuk memberi kepastian hukum bagi warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com 11 September 2019  |  15:43 WIB
Yusril Ihza Mahendra - Bisnis/Abdullah Azzam
Yusril Ihza Mahendra - Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA -- Revisi undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai perlu dilakukan untuk memberi kepastian hukum bagi warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Yusril Ihza Mahendra, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia periode 2001-2004 menuturkan penyusunan Undang-undang KPK merupakan amanat Majelis Permusyawarahan Rakyat. Saat itu pemerintah berhasil melahirkan aturan bagi dasar lembaga antikorupsi termasuk pembentukan komisioner untuk pertamakali. 

"Saya kira sebagai suatu undang-undang, setelah berlaku 17 tahun lamanya sampai sekarang, sudah layak dilakukan evaluasi mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu disempurnakan," kata Yusril di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (11/8/2019).

Menurut Yusril permintaan revisi kali ini juga dilakukan oleh DPR sebagai representasi rakyat. Meski begitu ia mengharapkan kebijakan terbaik dapat dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terhadap keberadaan lembaga antirasuah itu.

Yusril menilai dalam sistem tata negara seharusnya tidak ada lembaga negara yang memiliki kedudukan sangat kuat. Dibutuhkan pengawasan agar terjadi keseimbangan.

"Kalau memang ada yang perlu diperbaiki silakan direvisi," kata Yusril.

Yusril sependapat pengawas bagi KPK harus dibentuk. Selain itu diperlukan adanya pengkajian ulang mengenai kewenangan penghentian perkara. Saat ini setelah KPK terbentuk, tidak adanya kewenangan lembaga menghentikan perkara membuat banyak tersangka yang membawa status hukumnya hingga meninggal dunia.

"Supaya jangan sampai orang itu sampai mati, bahkan dikuburkan dalam status sebagai tersangka. Jadi saya pikir, kita lihat persoalan secara rasional, demi kebaikan kita bersama, bukan melihat secara emosional," kata Yusril.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

revisi uu kpk
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top