Perayaan 20 Tahun Masyarakat Adat Nusantara, Siti Nurbaya: Jokowi Menyayangi Masyarakat Hukum Adat

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menjelaskan seluruh masyarakat adat tidak boleh ada keraguan kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden Jokowi, yang betul-betul menyayangi masyarakat hukum adat di Indonesia ini.
Herdiyan
Herdiyan - Bisnis.com 12 Agustus 2019  |  04:10 WIB
Perayaan 20 Tahun Masyarakat Adat Nusantara, Siti Nurbaya: Jokowi Menyayangi Masyarakat Hukum Adat
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mewakili Presiden Jokowi menghadiri Perayaan 20 tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Peringatan Hari Masyarakat Adat Internasional 9 Agustus bertempat di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Sabtu (10/8/2019). - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menjelaskan seluruh masyarakat adat tidak boleh ada keraguan kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden Jokowi, yang betul-betul menyayangi masyarakat hukum adat di Indonesia ini.

Dasar hukum dan pijakan konstitusional yang kuat sudah ada dan juga telah adanya pengakuan secara resmi oleh negara pada 30 Desember 2016 setelah Indonesia merdeka lebih dari 70 tahun dan telah dirintis operasionalisasinya.

“Tampak sangat jelas diaktualisasikan oleh presiden dan pemerintah, seperti secara simbolik pada upacara resmi kenegaraan di Istana Negara dipakai pakaian adat. Begitu pula pada upacara resmi peringatan hari lahirnya Pancasila pada setiap 1 Juni,” ujar Siti.

Siti mewakili Presiden Jokowi dalam Perayaan 20 tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Peringatan Hari Masyarakat Adat Internasional  9 Agustus bertempat di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Sabtu (10/8/2019).

Presiden sendiri tengah berada di luar negeri untuk melakukan kunjungan kenegaraan.

Siti juga bercerita pada sejumlah kesempatan melaporkan kepada presiden terkait masyarakat hukum adat. “Presiden selalu bilang masyarakat hukum adat adalah kawan-kawan saya, begitu kata Bapak Presiden. Jadi saya menangkap kesan bahwa Bapak Presiden menyayangi masyarakat hukum adat kita.” 

Selanjutnya, Siti menjelaskan tentang pengakuan, penghormatan, dan perlindungan masyarakat adat–yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga disebut sebagai Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Tradisional.

Ini bukan hanya fenomena khusus Indonesia, tapi  bersifat global dengan disahkannya The U.N. Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples  pada 13 September 2007 dalam Sidang Umum PBB.

Dikatakan Siti, adalah kenyataan bahwa demikian banyak masyarakat hukum adat yang telah ada selama ratusan tahun, kemudian dibangun negara bangsa.

Masyarakat hukum adat adalah entitas antropologis yang tumbuh secara alamiah pada suatu bagian muka bumi tertentu, dan terdiri dari berbagai komunitas primordial yang warganya mempunyai hubungan darah satu sama lainnya.

Kata-kata kunci untuk memahami masyarakat hukum adat adalah kekeluargaan dan kebersamaan. Sementara itu, negara bangsa adalah entitas-entitas politik baru yang bersifat artifisial, yang dirancang untuk menguasai penduduk suatu daerah yang lebih luas, yang lazimnya mempunyai sumber daya alam yang kaya.

Kata-kata kunci untuk memahami negara bangsa adalah kedaulatan dan kekuasaan. Oleh karena kedua entitas ini meliputi warga yang sama dan hidup di atas muka bumi yang sama, maka cepat atau lambat, secara tertutup atau terbuka, akan timbul suatu competing claims yang tidak seimbang terhadap manusia, terhadap wilayah, serta terhadap sumber daya alam yang sama.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
masyarakat adat

Editor : Herdiyan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top