Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo pada pidato Visi Indonesia menyampaikan posisi oposisi sama terhormat dengan koalisi. Kemungkinkan untuk mengajak partai lawan akan dibahas.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan bahwa pemerintahan sehat dan demokrasi yang baik perlu ada keseimbangan yang memadai. Oleh karena itu tidak semua partai di parlemen harus diajak menjadi koalisi.
“Nah, kalau sekarang kita lihat partai politik di KIK [Koalisi Indonesia Kerja Jokowi-Amin] sudah 60 persen. Ada 4 partai lain yang punya kursi di parlemen yang beroposisi saat ini adalah non KIK,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/7/2019).
Arsul menjelaskan bahwa tidak mungkin apabila semua partai oposisi harus diajak bergabung. Keputusan apakah akan menambah atau tidak, akan ada pertemuan khusus.
“Itulah yang akan dibahas. Saya kira dalam pertemuan para ketua umum partai politik dengan Jokowi karena beliau sudah menyampaikan untuk ini, sebelum diputuskan terlebih dahulu akan bicara dengan ketum parpol koalisi,” jelasnya.
Pertemuan tersebut rencananya akan diadakan pada bulan ini. Di situ, Arsul menuturkan bahwa akan ada pembahasan soal postur kabinet.
“Beliau [Jokowi] kan juga memberikan sinyal perampingan walaupun tidak berarti kementrian dirampingkan,” ucapnya.
