Bisnis.com, JAKARTA - Tidak ada bukti meyakinkan yang dihadirkan Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk membuktikan dalil ketidaknetralan aparatur negara sepanjang penyelenggaraan Pilpres 2019.
Ketiadaan bukti yang meyakinkan itu disampaikan Hakim Konstitusi Aswanto dalam pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6/2019). Dalam pertimbangan MK yang dibacakan Aswanto, Hakim Konstitusi menganggap dalil ketidaknetralan ASN tak disertai bukti meyakinkan.
Bukti yang tidak meyakinkan ditemukan MK setelah Hakim Konstitusi memeriksa sejumlah bukti dari Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga. Salah satu bukti yang sudah diperiksa adalah video memuat pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar aparat TNI dan Polri turut mensosialisasikan program-programa pemerintah.
“Hal itu adalah sesuatu yang wajar dilakukan presiden sebagai kepala negara dan pemerintah,” ujar Aswanto.
Hakim Konstitusi juga menganggap bukti-bukti tertulis yang diajukan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga untuk membuktikan dalil ketidaknetralan ASN kurang kuat karena hanya mengandalkan fotokopi berita-berita daring.
Menurut Hakim Konstitusi, fotokopi berita daring tidak bisa serta merta dijadikan bukti tanpa adanya lampiran lain.
Baca Juga
“Bukti-bukti tertulis yang diajukan pemohon, adanya info bahwa polisi membuat tim buser mendukung paslon 01, mendata kekuatan capres hingga desa, seluruhnya hanya fotokopi berita online yang tidak serta merta bisa dijadikan bukti tanpa didukung bukti lain,” ujarnya.
Pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 hingga kini masih dilakukan. Pelaksanaan sidang sengketa Pilpres 2019 telah berjalan sejak pukul 12.40 WIB.
