Jeremy Hunt : Brexit Perlu Kesepakatan dan Tim Perunding Baru

Calon pemimpin Partai Konservatif Jeremy Hunt menyebutkan Inggris membutuhkan kesepakatan dan tim perunding baru terkait Brexit.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 28 Mei 2019  |  19:43 WIB
Jeremy Hunt : Brexit Perlu Kesepakatan dan Tim Perunding Baru
Ilustrasi brexit - Reuters

Bisnis.com, LONDON -  Poin-poin kesepakatan Brexit antara Inggris dan Uni Eropa dinilai perlu dirundingkan kembali.

Calon pemimpin Partai Konservatif Jeremy Hunt, Selasa (28/5/2019) menyebutkan Inggris membutuhkan kesepakatan Brexit Uni Eropa yang baru dan tim perunding baru. Tim mencakup pendukung Brexit Partai Konservatif dan Partai Persatuan Demokratis dari Irlandia Utara (DUP), kata Hunt.

Hunt mengatakan rancangan kesepakatan Brexit yang disetujui Perdana Menteri Theresa May dengan Uni Eropa pada November perlu dirundingkan kembali. Hunt menambahkan bahwa "backstop Irlandia" dapat diubah. Sementara itu Uni Eropa menolak untuk membuka kembali kesepakatan Brexit.

"Yang harus kita lakukan adalah memiliki tim perunding yang baru. Dalam tim tersebut yang harus dilibatkan tidak hanya pemerintah, namun DUP, ERG. Saya rasa Anda harus memiliki wakil dari Skotlandia dan Wales," kata Hunt, mengacu pada European Research Group (ERG) anggota parlemen dari Partai Konservatif yang secara terang-terangan mendukung Brexit dengan Uni Eropa.

"Jika Anda memiliki perwakilan tepat dalam tim perunding dari suara lain... Saya rasa Anda dapat memberi Brussels kepercayaan diri bahwa mereka sedang berbicara dengan seseorang yang berkompeten menyampaikan kesepakatan," tegas Hunt.

Brexit yang berlarut-larut berpengaruh pada wibawa London sebagai pusat keungan dunia.

Menurut survei tahunan Global Regulatory Outlook oleh firma konsultan di Amerika Serikat (AS) Duff & Phelps, lebih dari separuh jumlah responden kini melihat New York sebagai pusat keuangan terbaik di dunia.

Raihan ini meningkat sekitar 10 persen dari tahun 2018. Sementara itu, jumlah responden yang melihat London sebagai yang terdepan merosot menjadi 36 persen dari 53 persen pada 2018.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Brexit

Sumber : Antara

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top