Kabar24.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mengaku bahwa kemungkinan PAN bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin semakin terbuka.
Kendati demikian, Bara mengungkap bahwa akan ada mekanisme di internal PAN terlebih dahulu dari tingkat DPP hingga tingkat pengurus daerah, yang kemungkinan baru bisa diputuskan setelah agenda penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) diputuskan.
"Kita masih menunggu semua proses selesai di MK. Tapi memang kemungkinan bergabung dengan Pak Jokowi itu ada, terbuka," ujar Bara selepas acara diskusi di bilangan Setia Budi, Jakarta Selatan, Jumat (24/5/2019).
Bara mengaku sudah ada pembicaraan di internal kader PAN terkait rencana pindah haluan ini. Tetapi, otoritas resmi tergantung keputusan dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
"Otoritas yang penuh itu kan sebenarnya DPP dan pemimpin seutuhnya sebuah partai politik itu ketua umum," jelasnya.
"Sama seperti ketika kita memutuskan bergabung ke koalisi Jokowi di 2015, waktu itu kita memberikan mandat kepada ketua umum untuk mengambil langkah strategis," tambahnya.
Sebelumnya, PAN dan Demokrat santer disebut akan merapat ke koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Dengan bergabungnya dua partai ini, diperkirakan komposisi koalisi pendukung pemerintah di parlemen akan mencapai 77% atau akrab disebut "koalisi gendut".
Menanggapi hal tersebut, Bara mengaku koalisi gendut tak jadi masalah. Sebab, di era keterbukaan informasi, check and balance pemerintahan bukan hanya dilakukan oleh parlemen lagi, tapi juga oleh publik yang kritis.
"Kita kalau di dalam pemerintah juga bisa bersuara kritis. Hal yang kita anggap salah dan untuk membela kepentingan publik. Karena masuk koalisi pemerintah kita bukan hanya bagian dari membela pemerintah atau presiden, tapi juga kepada nilai-nilai dasar kita," tutupnya.
