Parlemen Inggris Ambil Kendali Brexit

Parlemen Inggris mengambil kendali atas kelanjutan Brexit dari Perdana Menteri Theresa May, meraka akan memutuskan bagaimana Inggris keluar dari Uni Eropa.
Nirmala Aninda | 26 Maret 2019 19:16 WIB
Warga Inggris pendukung Uni Eropa (UE) berkumpul dalam unjuk rasa di pusat London, Inggris, meminta Pemerintah Inggris untuk membiarkan masyarakat mengambil keputusan akhir terkait Brexit, Sabtu (23/3/2019). - Reuters/Kevin Coombs

Bisnis.com, JAKARTA -- Parlemen Inggris mengambil kendali atas kelanjutan Brexit dari Perdana Menteri Theresa May, meraka akan memutuskan bagaimana Inggris keluar dari Uni Eropa.

Dalam pemungutan suara di parlemen pada Senin (25/3), waktu London, Dewan Rakyat Inggris terbagi menjadi 329 banding 302 suara, dengan suara mayoritas menginginkan parlemen mengambil alih proses Brexit.

Parlemen mengagendakan voting indikatif pada Rabu (27/3), dengan menawarkan beberapa alternatif seperti referendum kedua, mempertahankan Inggris sebagai bagian dari kawasan Uni Eropa, meloloskan no-deal Brexit bahkan ada pilihan membatalkan Brexit.

Hasil voting kemarin sempat menguatkan poundsterling, sebelum melemah dengan perdagangan yang ditutup turun 0,1%.

Meskipun format persisnya belum disepakati, anggota parlemen kemungkinan akan memberikan suara pada serangkaian opsi Brexit.

Meski demikian, PM May berhak untuk tidak mematuhi hasil voting tersebut. Juru bicara perdana menteri menyampaikan kemungkinan suara mayoritas tercapai sangat rendah.

Tiga menteri PM May mengundurkan diri untuk mendukung rencana para anggota parlemen tersebut, antara lain Menteri Luar Negeri Alistair Burt, Menteri Kesehatan Steve Brine dan Menteri Bisnis Inggris Richard Harrington.

Steve Brine mengatakan agar para pro-Brexit di Partai Konservatif dapat mencermati hasil voting sebagai indikasi bahwa parlemen berupaya untuk menjaga hubungan yang lebih dekat dengan Uni Eropa.

"Tujuan dari voting semalam adalah memusatkan pikiran pada mereka yang menentang kesepakatan parlemen. Seharusnya mereka menyadari bahwa Dewan Rakyat Inggris siap untuk mencapai Brexit yang lebih baik," kata Brine kepada BBC Radio.

Uni Eropa telah memutuskan bahwa jika Parlemen Inggris tidak menyetujui kesepakatan yang ditawarkan PM May hingga 29 Maret, maka Inggris hanya memiliki waktu hingga 12 April untuk mengajukan alasan penundaan Brexit atau segera meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan.

Meskipun ada desakan keras dari parlemen, pemerintah, atau mereka yang seharusnya menjadi pengendali proses ini, tetap pasif.

Pasca laporan pada akhir pekan yang mengangkat isu bahwa Kabinet May akan mengungkit penggantian perdana menteri, hal ini tidak dibahas dalam pertemuan dengan anggota parlemen.

Menurut seorang sumber yang hadir dalam pertemuan tersebut, kesempatan bagi kesepakatan PM May untuk disetujui oleh parlemen sangat tipis.

"Kecuali jika anggota parlemen mengijinkan, no-deal Brexit tidak akan terjadi," ujar PM May saat dia berusaha menegaskan dasar dari kesepakatan yang dia tawarkan.

"Pembatalan Brexit tidak boleh terjadi, sementara penundaan Brexit hingga 22 Mei akan memaksa Inggris untuk ambil bagian dalam pemilu Eropa. Kita akan terpaksa menyerahkan kendali atas perbatasan, hukum, ekonomi, dan perdagangan, ini bukan Brexit yang kita inginkan," kata PM May.

Ketua partai oposisi, Jeremy Corbyn mengatakan bahwa pendekatan pemerintah terhadap proses Brexit telah gagal dan saat ini Dewan Rakyat Inggris harus mengambil alih untuk menemukan solusi terbaik.

"Ketika pemerintah gagal, kali ini Dewan Rakyat, saya yakin , akan berhasil," tukas Corbyn.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Brexit, Theresa May

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup